Selamat Idul Kurban
DESANASIONAL

3 Item Pembangunan Desa Bagan Dalam T.A 2023 Fiktif, Ada Buktinya.

Avatar photo
×

3 Item Pembangunan Desa Bagan Dalam T.A 2023 Fiktif, Ada Buktinya.

Sebarkan artikel ini
BATU BARA | Delinews24.net – Pers Lintas Desa Temukan 3 Item kegiatan Pembangunan Desa Bagan Dalam Kec Tanjung Tiram Kab Batu Bara Sumatera Utara fiktif sebesar Rp 308.549.500 dari Dana Desa yang tidak direalisasikan oleh Pjs Desa Bagan Dalam T.A 2023. Kamis (23/05/2024).

Hal ini dapat dibukti dari Documentasi (Photo) hasil Investigasi Wadah Pers Lintas Desa dilokasi kegiatan Jl. Yaman Gg Hantu Dusun III.

Informasi juga dihimpun, bahwa Ibu Pjs Desa Bagan Dalam akan segera membangun Jalan Pemukiman/Gang Pembangunan Turap Timbun Jln. Yaman menuju Gg Hantu Dusun III Desa Bagan Dalam Kec Tanjung Tiram tahap 1 dengan menelan mata anggaran dari Dana Deaa sebesar Rp 160.000.000 T.A 2024.

Sedangkan 3 item tersebut Jalan Pemukiman/Gang Pembangunan Turap Timbun Jln. Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kec Tanjung Tiram Kab Batu Bara Sumatera Utara sebesar Rp 171.728.000 dan Jembatan Desa, Pembangunan Titi Plau Dueker Jln. Yaman Dusun III senilai Rp 21.623.500 serta Pembangunan Drainase Dusun VI sebesar Rp 115.198.000 di T.A 2023 tidak diketahui kegiatanya.

Maka dengan hal tersebut Pers Lintas Desa menemukan adanya kecurangan dan fiktif Dana Desa Rp 308.549.500 pada T.A 2023 patut diungkap kepermukaan, terkhusus kepada aparat penegak hukum.

Team ahli Pers Lintas Desa Markus Laia, S.H.,M.Hum juga menilai Inspektorat selaku APIP tidak becus memeriksa keuangan Dana Desa Bagan Dalam.

Inspektorat harus diusut, ada kesan indikasi kuat menerima upeti dari sekepala desa Kab Batu Bara. (ABS) asal bapak senang.

Sejumlah kepala desa dikonfirmasi dan diklarifikasi terkait permasalahan tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa transaksi pajak pembayaran dan pelapor pajak atas transaksi desa tidak tertib dan tidak transparansi dan atau akuntabilitas.

Pencatatan transaksi tidak real time dan terlalu banyak transaksi menggunakan uang tunai.

Pengelolaan keuangan desa permasalahan mulai dari tahap, Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban serta pelaporan, juga pontensi Fraud yang sangat tinggi dalam pengelolaan keuangan desa.

Aset desa kurangnya pembinaan dan pengawasan, perencanaan, kebutuhan, Inventarisasi aset desa, pengadaan aset desa, penatausahaan, pemenuhan pengamanan fisik serta penggunaan dan pemanfaatan aset desa, pemindahtanganan maupun kewajiban pelapor.

Penerima P-APBDes, lain pendapatan desa tidak dilakukan pencatatan secara tertib. Permasalahannya terkait proses pertanggungjawaban keuangan desa dan ataubpermasalahan hukum terkait pengelolaan keuangan desa, sektor desa merupakan kasus korupsi yang terbanyak ditangani APH sepanjang 2022 yautu sebanyak 155 kasus dengan kerugian keuangan negara Rp 381.947.508.605,-.

Samping itu terdapat kasus suap dan pungli sebesar Rp 2.700.000.000.

Lanjutnya, kerugian negarq pada swakelola fokus pada pertanggungjawaban yang tidak benar, tutup Markus Laia, S.H.,M.Hum (Jbond007)