banner idul fitri
Breaking News

Aksi Demo Masyarakat Kab. Karo di Depan Kantor Kanwil BPN Sumut

Avatar photo
97
×

Aksi Demo Masyarakat Kab. Karo di Depan Kantor Kanwil BPN Sumut

Sebarkan artikel ini

Aksi Demo Masyarakat Kab. Karo di Depan Kantor Kanwil BPN Sumut

Medan|| delinews24.net- Puluhan perwakilan masyarakat Kabupaten Karo, dari Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Karo dan pihak-pihak terkait, melakukan aksi demonstrasi di kantor Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Jumat siang, 22 Desember 2023.

Dalam aksi ini, massa menuntut agar Kepala Kanwil BPN Sumut sebagai perwakilan Kementerian ATR/BPN RI dapat menindak tegas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala BPN Kabupaten Karo, Erni Hasibuan, dan Eferata Ivan Baptis Milalal, Kasi Penetapan dan Pendaftaran Hak BPN Kabupaten Karo.

Massa menduga adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan jabatan mereka, serta penghambatan dalam pengurusan surat sertifikat tanah bagi masyarakat Kabupaten Karo.

Aksi demonstrasi ini dipicu oleh keluhan masyarakat terkait perilaku arogan dan sewenang-wenang Kepala BPN Karo beserta salah seorang Kepala Seksi. Koordinator aksi, Faudu N. Halawa, SH, menyampaikan bahwa demo dilakukan setelah menerima banyak laporan dari masyarakat dan bahwa tindakan ini sebagai bentuk protes dan penolakan atas sikap pejabat BPN Kabupaten Karo.

Setelah memberikan orasi di depan kantor Kanwil BPN Sumut, perwakilan massa bertemu dengan perwakilan dari Kanwil BPN Sumut. Faudu N. Halawa, SH, menuturkan bahwa aksi ini dilakukan karena telah cukup banyak laporan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja Kepala BPN Kabupaten Karo. Massa juga menyerahkan surat laporan resmi ke pihak Kanwil BPN Sumut.

Perwakilan dari Kanwil BPN Sumut berjanji akan menyampaikan tuntutan massa kepada pimpinan Kanwil BPN Sumut, yang saat itu sedang berada di luar kantor. Aksi demonstrasi ini mencerminkan keprihatinan masyarakat terhadap pelayanan BPN di Kabupaten Karo dan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan sertifikat tanah serta jabatan publik.