banner idul fitri
Breaking News

Apresiasi dan Tindak Lanjut Langkah Cepat PJ Bupati dalam Penyelesaian Kisruh PPPK

68
×

Apresiasi dan Tindak Lanjut Langkah Cepat PJ Bupati dalam Penyelesaian Kisruh PPPK

Sebarkan artikel ini
Apresiasi dan Tindak Lanjut Langkah Cepat PJ Bupati dalam Penyelesaian Kisruh PPPK

Apresiasi dan Tindak Lanjut Langkah Cepat PJ Bupati dalam Penyelesaian Kisruh PPPK

Batu Bara|| delinews24.net- 5 Januari 2024 – Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, Nizhamul, melakukan langkah cepat dengan memfasilitasi pertemuan Kuasa Hukum Zamal Setiawan SH dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendudukan, dan Ketua Panitia Penyelenggaraan Pelaksanaan ujian C-ASN PPPK. Pertemuan ini mendapat apresiasi positif dari praktisi hukum Zamal Setiawan.

Zamal Setiawan menyampaikan penghargaannya terhadap langkah cepat Pj Bupati Batu Bara dalam mengundang seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan kisruh ujian seleksi C-ASN PPPK tahun 2023. Dalam pertemuan tersebut, Zamal Setiawan menyampaikan bahwa pelaksanaan ujian seleksi C-ASN PPPK Batu Bara mengalami masalah, dan Pj Bupati Nizhamul berkomitmen untuk melakukan rapat internal bersama instansi terkait guna melakukan evaluasi.

Pj Bupati Nizhamul menegaskan bahwa jika ditemukan kejanggalan atau oknum yang terlibat dalam kecurangan, akan segera ditindak. Pernyataan ini mendapatkan catatan dan akan dipantau oleh pihak terkait.

Politisi senior, H Muhammad Rafik, turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Pj Bupati Nizamul Ahyar SE MM yang merespons laporan dari Zamal Fatner mengenai keluhan para guru dalam seleksi ASN PPPK 2023. Rafik menekankan pentingnya menanggapi serius indikasi kecurangan dengan membentuk tim investigasi dan pansus untuk menyelesaikan masalah ini.

Rafik juga mengingatkan agar seluruh stakeholders, termasuk Dinas Pendidikan, BKD, dan DPRD, bersikap transparan dalam menangani persoalan ini. Ia menekankan pentingnya mengusut tuntas masalah ini karena guru sebagai garda terdepan berperan aktif dalam membangun peradaban bangsa.

“Kejadian serupa terjadi di beberapa daerah, seperti Langkat dan Tapteng di Provinsi Sumatera Utara. Kami meminta agar Aparat Penegak Hukum untuk mengusut masalah ini hingga tuntas,” ujar Rafik.

Semua pihak diharapkan bekerja sama agar penyelesaian masalah ini berjalan dengan transparan dan adil, menjaga semangat luhur para guru, dan memberikan contoh positif dalam tata kelola ASN PPPK.