banner idul fitri
Taskforce HIV-AIDS

Bagian Pertama: Berburu Kejelasan Swakelola Tipe 3 Di Deli Serdang Yang Tak Pernah Gamblang

157
×

Bagian Pertama: <span style='color:#808080; font-weight: 400;'>Berburu Kejelasan Swakelola Tipe 3 Di Deli Serdang Yang Tak Pernah Gamblang</span>

Sebarkan artikel ini
Taskforce Deli Serdang saat audiensi dengan Kadinkes P2P
Taskforce Deli Serdang saat audiensi dengan Kadinkes P2P

Delinews24.net – Selasa, 19 Maret 2024, pukul 10 WIB, Team Deli Serdang Task Force (DSTF) yang beranggotakan TO (Technical Officer) IAC (Indonesian AIDS Coallition), LBHM Deli Serdang, Perkumpulan Perempuan Tangguh, Cleopatra dan Caritas bertandang ke kantor Dinkes Deli Serdang dalam rangka audiensi dengan Kepala Bidang P2P. Namun gagal, pejabat yang dituju sedang melaksanakan dinas keluar kantor.

Hari berikutnya, Rabu 20 Maret 2024 di jam yang sama, team kembali melakukan kunjungan audiensi dan kali ini berhasil menemui dr. Sry Mahyuni, M.K.M, Kepala Bidang Dinas Kesehatan Pencegahan Penanggulangan Penyakit (Kadinkes P2P) Deli Serdang.

Ini adalah kali ketiga pihak Delinews24.net menghadiri kegiatan para aktifis HIV-AIDS Deli Serdang yang tak kenal lelah dalam perjuangan multidimensional lintas komunitas dalam kurun waktu tahun 2024 ini.

Pertemuan berlangsung gayeng. Tema-tema ringan seputar HIV-AIDS mendominasi topik diskusi. Ketika ‘nyenggol’ obrolan yang mengarah pada anggaran penanggulangan HIV-AIDS dr. Mahyuni terus terang mengatakan hanya bisa membantu dari program yang sudah berjalan secara umum saja.

“Jika ada isu-isu (terkait) temuan penyakit yang berkembanģ di luar dapat menyampaikan kepada saya. Saya akan segera gerak cepat apabila ada laporan yang memang itu harus segera kita tolong apa lagi yang terjadi pada lansia, ODGJ atau pun memang orang miskin yang mana datanya bisa dipertanggung jawabkan,” tuturnya.

Dengan menggaris bawahi kriteria masyarakat yang mendapatkan prioritas bantuan maka korelasinya erat dengan Jaminan Kesehatan, dalam konteks tersebut dr. Mahyuni memberikan jaminan kemudahan pengurusan BPJS khusus bagi orang miskin yang datanya bisa dipertanggung jawabkan.

Artinya bisa dikatakan memang belum ada atensi khusus dalam bentuk perda yang penganggarannya biasanya tertuang dalam implementasi Swakelola Tipe-3 (ST-3).

Antono, Advocacy Officer (AO) dari PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) mengakui bahwa memang belum ada rencana untuk membahas ST-3 dengan dr. Mahyuni. “Saat ini, kita memamg lebih kepada perkenalan komunitas lebih dulu,” ungkapnya.

Pun begitu Antono tetap mendorong agar anggaran mengenai penanggulangan HIV-AIDS dapat lebih dioptimalkan.

“Saya sangat berterimakasih kepada semua stakeholder yang membantu saya, karna kalau tidak ada komunitas seperti Taskforce mana mungkin saya bisa tau ada nya isu-isu penyakit (menular seksual) di luar sana mengingat kabupaten kita ini sangat luas,” jelas dr. Mahyuni tetap memompa semangat komunitas Taskforce.

Selaku Kabid Dinkes P2P sangat menyambut baik dan mendukung sepenuhnya sumber-sumber informasi yang disampaikan oleh komunitas. Baik itu temuan penyakit HIV atau TBC serta mampu bergerak cepat melaporkan. Sayapun turut serta dalam hal ini siap membantu serta memberikan pertolongan berupa rawat inap dan pengobatan agar pasien segera tertolong, terlepas ada atau tidak BPJS-nya akan segera kita tindak lanjuti,” janji dr. Mahyuni.