Selamat Idul Kurban
HeadlineSejarah

Dibalik Heroisme Kartini

Avatar photo
×

Dibalik Heroisme Kartini

Sebarkan artikel ini

Salah satu ironi yang sering dilontarkan menjelang Hari Kartini sebagai pahlawan nasional adalah statusnya sebagai istri keempat.

Bagaimana mungkin seorang tokoh perempuan yang menjadi inspirasi bagi gerakan kesetaraan gender dan feminisme di Indonesia mengizinkan dirinya dipoligami?

Beberapa hari sebelum Hari Kartini, 21 April 1986, sebuah harian umum di Jakarta menerbitkan tulisan yang menarik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menentang penghargaan Pahlawan Nasional yang diberikan kepada RA Kartini. Karena RA Kartini dipoligami selama hidupnya, dia tidak pantas menyandang gelar tersebut. Oleh karena itu, tulisan itu menyatakan bahwa seorang wanita yang dipoligami tidak berhak atas kehormatan.

Terlahir dari rahim selir Bupati Jepara

Rela dimadu karena hormati sang ayah

Kaum Feminis menghormati Raden Ajeng Kartini, meskipun dia sebenarnya terlahir dari selir bupati Jepara dan istri keempat bupati Rembang.

Menurut Krisnina Maharani, penulis buku Pikiran Kartini, “Salah satu alasan utama Kartini akhirnya bersedia menikah dengan lelaki yang telah beristri atau dipoligami, justru karena rasa hormat dan cintanya kepada sang ayah,” kata Krisnina Maharani kepada detik.com (Rabu 18/4/2018).

Krisnina berpendapat bahwa Kartini sudah pada titik menanggalkan rasa egoisnya. Setelah sebelumnya tinggal di tataran ideal, ia mulai beradaptasi dengan realitas sosial di sekitarnya.

Dalam buku Pikiran Kartini yang diterbitkan pada 2015, Kartini menulis surat kepada Abendanon pada 14 Juli 1903 yang menyatakan bahwa dia telah berjuang, bergulat, dan menderita dengan sikap tegasnya saat sang ayah, RM Adipati Sosrodiningrat, menjodohkannya dengan Djojoadiningrat. “Saya tidak dapat menjadikan nasib Ayah celaka dan dengan demikian membawa bencana bagi semua yang saya cintai,” tulisnya dalam surat.

Nina menceritakan keadaan saat itu bahwa ayah Kartini, Sosrodiningrat, sering diejek oleh rekan kerjanya karena Kartini tidak kunjung menikah. padahal dia sudah berusia 24 tahun, yang merupakan usia perawan tua.

Sejujurnya, Sosrodiningrat hanya berusaha memilih seorang pria yang dia anggap sesuai untuk mendampingi putrinya yang memiliki sifat rebel.

Bupati Rembang, Djojoadiningrat, memperoleh pendidikan yang baik di Belanda. Selama masa jabatannya sebagai bupati, ia dianggap berprestasi karena mampu menghentikan penyebaran narkoba yang membahayakan masyarakat saat itu.

Dia adalah pria yang moderat. Nina mengatakan bahwa memiliki banyak istri adalah tradisi Jawa pada masa itu.

Pengalaman poligami Kartini tampaknya sudah terlihat dari kedua orang tuanya. Sebagaimana diketahui, Kartini adalah anak dari Mas Ajeng Ngasirah, istri kedua bapaknya, atau istri selir. Anak perempuannya adalah keturunan Kiai Modirono dan Nyai Haji Siti Aminah dari Telukawur, Mayong. Sebagaimana yang ditulisnya, kakeknya dari pihak ibu ini berasal dari raja-raja Madura.

Membuat syarat ketat untuk calon suami

Selain itu, tidak banyak yang diketahui tentang fakta bahwa Kartini rupanya mengajukan sejumlah persyaratan kepada pria yang dimaksudkan untuk memperistrinya. Syarat-syarat tersebut memungkinkan Rembang untuk membuka lembaga pendidikan dan memberikan instruksi kepada putri pejabat, serta membawa ahli ukir dari Jepara ke Rembang untuk membantu mengembangkan kerajinan tersebut secara ekonomis.

Dalam hal upacara pernikahan, ada persyaratan tambahan. Dia menolak prosesi jalan jongkok, berlutut, menyembah kaki mempelai pria, dan akan berbicara dalam bahasa Jawa Ngoko, atau kromo inggil. Nina berkata, “Ini sangat radikal untuk ukuran masa itu.”

Bagaimana orang Belanda ‘mensejarahkan’ Kartini

Sepeninggal RA Kartini, J.H. Abendanon, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis RA Kartini saat ia aktif berkorespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa. Setelah itu, dibuat buku pertama dengan judul “Door Duisternis tot Licht”, yang diterjemahkan dengan judul “From Duisternis to Light” pada tahun 1911.

Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa Kartini tidak menulis surat-surat itu. Kartini hanyalah seorang perempuan biasa seperti kebanyakan perempuan Jawa di awal abad ke-20.

Sebagian orang juga percaya bahwa buku From Darkness to Light hanya ditulis oleh JH Abendanon, seorang pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda yang bertanggung jawab atas kebijakan etika dan orang yang paling tertarik untuk menunjukkan bahwa kebijakan kolonial berhasil.

Sebagian orang menduga bahwa J.H. Abendanon mengubah surat-surat Kartini. Kecurigaan ini berasal dari buku Kartini yang diterbitkan pada saat pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda. JH Abendanon sendiri termasuk dalam orang-orang yang memiliki kepentingan dan mendukung pelaksanaan politik etis.

Hingga saat ini, sebagian besar naskah asli surat Kartini masih tidak diketahui. Pemerintah Belanda juga kesulitan menemukan keturunan J.H. Abendanon. Tidak mengherankan bahwa banyak orang kemudian meragukan kebenaran surat-surat Kartini.