banner idul fitri
New Release

Dirgahayu Ke-17 Tahun Kabupaten Batu Bara Menuju Batu Bara Tangguh, “Yuk Bayar Pajak”.

Avatar photo
117
×

Dirgahayu Ke-17 Tahun Kabupaten Batu Bara Menuju Batu Bara Tangguh, “Yuk Bayar Pajak”.

Sebarkan artikel ini

Dirgahayu Ke-17 Tahun Kabupaten Batu Bara Menuju Batu Bara Tangguh, “Yuk Bayar Pajak”.

Batu Bara – delinews24.net -Dirgahayu Ke-17 Tahun Kabupaten Batu Bara menuju Batu Bara Tangguh ,” Seluruh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Batu Bara ” Kepala BAPENDA Rijali melalui Bendahara Muhammad Azeni Capah yang akrab disapa Akok turut mengucapkan DIRGAHAYU KABUPATEN BATU BARA KE-17 TAHUN yang diselenggarakan dihalaman Kantor Bupati di Jl. Linsum Juanda Lima Puluh Kota Kec Lima Puluh Kab Batu Bara. Jum’at (08/12/2023).

Dihari Dirgahayu Ke-17 Tahun Kabupaten Batu Bara menuju Batu Bara Tangguh Kepala BAPENDA Rijali terus meningkatkan perolehan PAD dengan tema ” Yuk Bayar Pajak.!!! Jujur Bayar Pajak Hebat ” dan perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran ‘Pajak Bumi Dan Bangunan’, atau lebih populer dikalangan masyarakat disingkat dengan sebutan ‘PBB-P2’.

Hal ini diumumkan BAPENDA lewat media online, selebaran yang ditempelkan di papan pengumuman kantor Desa serta tempat-tempat terbuka umum lainnya. pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023.

Rijali, berharap kepada awak media sebagai mitra kerjanya berkenan ikut membantu mensosialisasikan lewat publikasi segala media pemberitaan agar masyarakat luas dapat mengetahui tentang informasi ini.

Penghapusan sanksi administrasi denda untuk tahun pajak 2023 ” sesuai dengan Surat Edaran Bupati Batu Bara Nomor : 973/6570 tentang tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Batu Bara.

Yuk Bayar Pajak!!! Jujur Bayar Pajak Hebat.

BerAkhlak Bangga Melayani Bangsa, Pos Indonesia – Gopay – Tokopedio – link Aja – Indomaret – BRI – Alfamart – Bank SUMUT dan Buka Lapak, disampaikan Bapenda kepada sejumlah awak media.

Samping itu, Akok lebih detail menjelaskan, taat membayar pajak menjadikan suatu Negara maupun Daerah menjadi lebih maju dan terdepan dalam pembangunan sarana umum dan pengembangan fasilitas umum serta infrastruktur seperti: Jalan, Jembatan, Sekolah, Rumah Sakit atau Puskesmas, dan Kantor Pelayanan Publik seluruhnya dibiayai dari pajak.

“Salah satu keuntungan yang paling terasa dari membayar PBB tepat waktu adalah terhindar dari denda.

Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penunggak PBB dikenai denda sebesar 2 persen per/bulan dari pokok pajak terutang dengan maksimal 24 bulan”, terang Akok.

Keuntungan selanjutnya dari membayar PBB tepat waktu adalah mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah domisili.

Sebab, PBB-P2 menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan, seperti Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, dan Sosial.

Terkait perpanjangan masa jatuh tempo ini, diumumkan BAPENDA lewat media online, selebaran yang ditempelkan di papan pengumuman kantor Desa serta tempat-tempat terbuka umum lainnya, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 kemarin.

Kepala BAPENDA Rijali melalui Bendaharanya Muhammad Azeni Capah yang akrab dipanggil Akok, diharapkan awak media sebagai mitra kiranya berkenan ikut membantu mesosialisasikan lewat publikasi segala media pemberitaan agar masyarakat luas dapat mengetahui tentamg informasi ini.

Penghapusan sanksi administrasi denda untuk tahun pajak 2023 ” sesuai dengan Surat Edaran Bupati Batu Bara Nomor : 973/6570 tentang tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Batu Bara.

Yuk Bayar Pajak!!! Jujur Bayar Pajak Hebat.

BerAkhlak Bangga Melayani Bangsa, Pos Indonesia – Gopay – Tokopedio – link Aja – Indomaret – BRI – Alfamart – Bank SUMUT dan Buka Lapak, disampaikan Bapenda kepada sejumlah awak media.

 

Kepala BAPENDA Rijali melalui Bendaharanya Muhammad Azeni Capah yang akrab dipanggil Akok, diharapkan awak media sebagai mitra kiranya berkenan ikut membantu mesosialisasikan lewat publikasi segala media pemberitaan agar masyarakat luas dapat mengetahui tentamg informasi ini.

Lebih jauh Akok menegaskan, diberikannya perpanjangan masa Jatuh Tempo Pembayaran PBB adalah dengan maksud pendekatan lebih soft (persuasif) terhadap para pembayar pajak khususnya warga masyarakat pemilik tanah dan rumah, demi tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya Akok pun lebih detail menjelaskan, taat membayar pajak menjadikan suatu negara maupun daerah menjadi lebih maju dan terdepan dalam pembangunan sarana umum dan pengembangan fasilitas umum serta infrastruktur seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor pelayanan publik seluruhnya dibiayai dari pajak.

“Salah satu keuntungan yang paling terasa dari membayar PBB tepat waktu adalah terhindar dari denda. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penunggak PBB dikenai denda sebesar 2 persen per bulan dari pokok pajak terutang dengan maksimal 24 bulan”, terang Akok.

Keuntungan selanjutnya dari membayar PBB tepat waktu adalah mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah domisili. Sebab, PBB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosial. (Staf07)