banner idul fitri
Peristiwa

Forum P3H Desak Kapolda Sumut Tangkap Mapia Galian C di Labura

Avatar photo
297
×

Forum P3H Desak Kapolda Sumut Tangkap Mapia Galian C di Labura

Sebarkan artikel ini
Ketua forum p3H ketika berorasi di maPolda Sumatera utara
Ketua forum p3H ketika berorasi di maPolda Sumatera utara ( Istimewa)

Forum P3H Desak Kapolda Sumut Tangkap Mapia Galian C di Labura

Medan || delinews 24.net -Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam forum peduli pembangunan dan penegakan hukum (Forum P3H) mendatangi kantor mapolda Sumatera Utara mendesak kapolda agar menangkap mapia galian C yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kamis (25/1/2024).

Ketua Forum P3H Rahmad Hidayat mengatakan Galian C yang mulai menjamur di Kabupaten Labura ini sangat dikawatirkan terjadinya bencana lingkungan lonsor dan banjir yang menimpa masyarakat.

Apalagi di sinyalir Galian C tersebut illegal/tidak memiliki izin.

Rahmad membeberkan seperti kita ketahui galian C yang berlokasi di aek baringin kelurahan bandar durian diduga kuat tidak memiliki izin, namun beroperasi bebas tanpa adanya tindakan dari Aparat Penegak Hukum, padahal jarak dari kantor Polsek Aek Natas tidak begitu jauh.

Hal itu sangat membuat kami kecewa dan tidak percaya terhadap APH Polsek Aek Natas. Kami minta Kapoldasu memanggil dan memeriksa Kapolsek Kecamatan Aek Natas dan Kapolres Labuhanbatu. Sebagai aparat penegak hukum harus menegakkan hukum di wilayahnya dengan adil. Tegas Rahmad.

Itu masih satu contoh belum lagi beberapa galian C yang ada di Kabupaten Labura, maka dari itu perlu ada tindakan tegas dari Kapolda Sumut dan tindakan dari Tim Gabungan Penertiban Tambang Galian C Ilegal yang di bentuk Gubernur Sumut dengan menyita semua alat berat serta menyegel lokasi tambangnya.

Tidak hanya itu bahan bakar minyak (BBM) yang di konsumsi pihak operator excavator diduga menggunakan BBM Non industri yang dibeli melalui penjual serta menyuling BBM, selanjutnya juga akan merugikan jalan yang di lewati truk-truk penambang yang melebihi kapasitas tonase angkutan.

Dalam aturan, penambangan galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pada pasal 158 pada UU Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.100 miliar.

Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba itu bisa menjerat pelaku penambangan tanpa izin resmi oleh badan usaha yang berbadan hukum ataupun perorangan.