banner idul fitri
Breaking News

GPPM Ungkap Dugaan Korupsi Dinas Perikanan dan Kelautan

Avatar photo
114
×

GPPM Ungkap Dugaan Korupsi Dinas Perikanan dan Kelautan

Sebarkan artikel ini
https://delinews24.net/tingkatkan-hasil-tangkap-dan-kesejahteraan-nelayan-bupati-nias-barat-koordinasi-dengan-kkp/

GPPM Ungkap Dugaan Korupsi Dinas Perikanan dan Kelautan

Medan || delinews24.net- Kelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat (GPPM) Sumatera Utara menggelar demonstrasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Jalan AH Nasution pada (5/12/2023). Mereka mencurigai terjadinya tindak pidana korupsi di Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut.

Massa GPPM Sumut tiba di kantor Kejatisu sekitar Pukul 10.00 WIB. Dalam orasinya, Ketua Umum GPPM, Masdi Munthe, menyatakan, “Kita menyadari bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah merajalela, termasuk di Sumatera Utara.”

https://delinews24.net/tingkatkan-hasil-tangkap-dan-kesejahteraan-nelayan-bupati-nias-barat-koordinasi-dengan-kkp/ https://delinews24.net/tingkatkan-hasil-tangkap-dan-kesejahteraan-nelayan-bupati-nias-barat-koordinasi-dengan-kkp/

Munthe mengungkapkan bahwa sejumlah kasus korupsi terjadi di Sumut, menjadikannya salah satu provinsi terkorup di Indonesia. Dalam demonstrasinya, GPPM Sumut membawa dugaan terkait Pengerjaan Fisik Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera pada Tahun Anggaran 2022.

1. Pengerjaan Fisik Pemeliharaan dan Rehab Kantor:

  •    – Terdapat dugaan pelanggaran nomenklatur sistem penganggaran sebesar Rp. 1,6 miliar.
  •    – Pembangunan tidak tercatat dalam Aset dan Kekayaan Daerah.
  •    – Pemecahan kegiatan untuk menghindari tender dengan pagu anggaran yang tinggi.

2. Pengadaan Rumah Ikan (Rumpon):

  •    – Pengadaan sebanyak 150 unit dengan anggaran Rp. 746.586.000 untuk pesisir Kabupaten Langkat.

3. Pengadaan 40 Unit Solu (Sampan Dayung):

  •    – Anggaran Rp. 197.136.000 untuk nelayan di kawasan perairan Danau Toba.
  •    – Pengadaan Solu yang tidak sesuai spesifikasi, terbuat dari drum plastik yang dibelah-belah.

Masdi mendesak Kejatisu untuk menyelidiki dugaan korupsi ini dan memanggil serta memeriksa mantan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

“Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa mantan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara/Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan korupsi tersebut di atas,” tegasnya, sambil meminta Pj. Gubernur Sumatera Utara untuk meminta pertanggungjawaban serta mencopot Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.