banner idul fitri
HeadlinePemilu 2024

Kecurangan Pemilu Juga Bisa Digugat Lewat Jalur Politik

90
×

Kecurangan Pemilu Juga Bisa Digugat Lewat Jalur Politik

Sebarkan artikel ini
mahfud md gugat pemilu
Sumber: VIva

Delienws24.net – Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa sukarelawan Paslon nomor urut 1 dan 3 telah membuka jalur komunikasi untuk mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Fraksi PDI Perjuangan di DPR solid dalam mendukung usulan hak angket tersebut. “Siapa pun yang mengabaikan kecurangan, melakukan kejahatan, atau mengabaikan kekerasan, sebenarnya turut serta dalam tindakan tersebut,” tegas Adian.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengemukakan bahwa penyelesaian pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat dilakukan melalui jalur politik dengan menggunakan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota parpol  punya hak politik di DPR

Mahfud menyatakan, “Anggota partai politik (Parpol) memiliki akses ke jalur politik melalui DPR. Setiap anggota Parpol di DPR memiliki kewenangan hukum untuk mengusulkan penyelidikan. Ada yang mengatakan bahwa kontroversi Pemilu ini tak dapat diatasi melalui angket, padahal seharusnya bisa dilakukan.”

“Sebagai Paslon dalam Pilpres 2024, saya tidak bisa menggunakan jalur politik, hanya jalur hukum yang tersedia. Namun, Mas Ganjar dan Cak Imin dapat menggunakan dua jalur, karena selain sebagai Paslon, mereka juga tokoh Parpol,” jelas Mahfud.

Dia menjelaskan bahwa sebagai peserta Pemilu 2024, pasangan calon (Paslon) hanya dapat menggunakan jalur hukum melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dapat mengajukan gugatan langsung terhadap hasil Pemilu 2024 melalui dua jalur, yaitu jalur politik dan jalur hukum, karena mereka juga merupakan tokoh Parpol.

Tiap paslon terdapat anggota parpol

Muhaimin, yang berpasangan dengan Capres Anies Baswedan, merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Ganjar Pranowo, yang berpasangan dengan Mahfud MD dalam Pilpres 2024, adalah kader PDI Perjuangan.

Mahfud menjelaskan bahwa terdapat dua jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan Pemilu 2024. Pertama adalah jalur hukum melalui MK, yang dapat membatalkan hasil Pemilu jika terdapat bukti yang cukup dan keberanian dari hakim MK. Kedua adalah jalur politik melalui hak angket di DPR, yang tidak dapat membatalkan hasil Pemilu tetapi dapat memberikan sanksi politik kepada presiden.

Ganjar Pranowo telah mengusulkan penggunaan hak angket dan hak interpelasi untuk menangani Pemilu 2024 saat rapat dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta pada 15 Februari 2024. Jika DPR tidak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi untuk mengkritisi kecurangan dalam Pilpres 2024.

Hak angket adalah hak DPR RI untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Usulan Ganjar telah disambut baik oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetapi ditolak oleh partai politik lain yang mendukung Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju.