banner idul fitri
Breaking News

Ketua PDW JPKP SUMUT surati kemenhub RI terkait ASDP SIBOLGA 

Avatar photo
888
×

Ketua PDW JPKP SUMUT surati kemenhub RI terkait ASDP SIBOLGA 

Sebarkan artikel ini

Ketua PDW JPKP SUMUT surati kemenhub RI terkait ASDP SIBOLGA

Medan //delinews24.net- Menindak lanjutin laporan Ormas DPD JPKP ( Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan) Sibolga terkait , Dugaan persekongkolan yang dilakukan ASDP Sibolga dengan perusahaan pelayaran swasta di Sibolga tetang pelanggaran hukum keselamatan penumpang kapal ferry jurusan Sibolga – Gunung Sitoli maka Ketua DPW JPKP ( Dewan pimpinan wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan)SUMUT Rudy chairuriza Tanjung akan meyurati kemhub RI dalam waktu dekat ini.

Sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan DPW JPKP Sumatera Utara bersama dengan DPD JPKP Sibolga, pada (10/01/24 ) pkl 20:00 wib di pelabuhan penyeberangan Sambas Sibolga, Mengidentifikasi dugaan pelanggaran hukum keras yang dilakukan pihak ASDP Pelabuhan Sambas dengan Perusahaan Penyeberangan Swasta PT. WLJ, sehingga berdampak membahayakan penumpang dan merugikan negara.

Bahwasanya lebih kurang 8 (delapan) mobil tangki Pertamina membawa Pasokan Gas Elpiji ke Pulau Nias, kedelapan mobil tangki tersebut di angkut dengan menggunakan kapal swasta yang juga mengangkut ratusan penumpang umum yang hendak menyeberang ke Kepulauan Nias.

Dugaan praktik persengkokolan ini sudah lama dilakukan,Sehingga PT. Djakarta Dlyod di Sibolga tidak berfungsi sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dibidang jasa pengangkutan barang.

Dan perbuatan yang dilakukan pihak Pertamina ini telah melanggar hukum sebagaimana tertuang Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan nomor 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan pasal 3, 4 dan 29.

Ketika Lintong Sihotang Ketua DPD JPKP Sibolga menentang terkait pelanggaran yang di lakukan pihak ASDP,

pihak ASDP berdalih hal tersebut diperbolehkan karena adanya Peraturan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : HK.103/2/19/DJPL Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelayakan Angkutan Kapal.

Sementara menurut Ketua DPW JPKP SUMUT peraturan Dirjen perhubungan Laut nomor : HK. 103/2/19/DJPL tahun 2016 di berlakukan sebagai aturan toleransi kepada pengangkutan BBM ke daerah terpencil “,Jika tidak ada kapal ,kapal yang tidak punya spesifikasi khusus.”

Pertanyaannya apakah Sibolga tidak punya kapal khusus, ujar Rudy.

Dan kapal harus ada pemeriksaan Marine Inspektur tentang kelengkapan alat – alat keselamatan dan pencegahan jika terjadi sesuatu insiden yang tidak di inginkan dan barang barang berbahaya itu wajib ada LAP (Laporan Asal Barang),

Dan kapal itu juga tidak boleh menerima atau mengangkut penumpang biasanya yang artinya kapal itu khusus bawa barang berbahaya itu saja, tidak boleh ada penumpang.

Maka guna mencegah jatuhnya korban jiwa dan juga kerugian negara lebih jauh atas dugaan perlangaran hukum yang dilakukan pihak ASDP Sibolga maka pihak JPKP SUMUT akan meyurati kemenhub RI melalui ketua umum JPKP bapak Maret samuel sueken pungkasnya lewat pesat wahtsapp jumat ( 12/01/24) kepada awak media delinews24.net