banner idul fitri
INFRASTRUKTURNASIONAL

LPHP RI. DPRD Batu Bara Sahkan Bangunan Kantor Bupati Anggaran Tahun Jamak.

Avatar photo
144
×

LPHP RI. DPRD Batu Bara Sahkan Bangunan Kantor Bupati Anggaran Tahun Jamak.

Sebarkan artikel ini
Proyek pengerjaan eskalator yang diduga di mark-up

Batu Bara – delinews24.net – Terkait Pembangunan kantor Bupati Batu Bara berimbas di aksi unjuk rasa (Unras) TM Gemkara berdenting riakkan anggaran sebesar ± Rp 65 Milyar, dengan demikian KPK RI di minta usut dan atau diaudit APBD Batu Bara tahun 2022-2023. Kamis (04/04/2024).

Ditegaskan team ahli DPN LPHP RI Markus Laia, S.H dalam penelusuran investigasinya bahwa pembangunan kantor Bupati Batu Bara dimana pada pembahasan P-APBD 2022 Eks Bupati Batu Bara mengajukan anggaran tahun jamak pembangunan kantor bupati batu bara setelah dibahas oleh DPRD Batu Bara maka pada tanggal 18 Agustus 2022 melalui sidang paripurna DPRD menyetujui tahun jamak tersebut.

Anehnya, setelah disyahkan yang mestinya menjadi perda P-APBD Batu Bara tahun 2022 yang semestinya dijalankan, kok malah Eks Bupati Batu Bara Zahir batalkan dan tidak jadi dilaksanakan pembangunan kantor Bupati Batu Bara menggunakan tahun jamak.

Oleh karenanya menjadi tanda tanya (?) besar bagi kita ada apa dan mengapa DPRD Batu Bara semudah itu menyetujui tahun jamak tersebut tanpa mengkaji lebih dalam.

Selain itu, kami menduga dan patut diduga ada suap di dalam pengambilan keputusan tersebut dan jangan-jangan dugaan suap itu berlanjut pada pengesahan R-APBD Batu Bara tahun 2023 yang diketok pada bulan November 2022 yang didalamnya ada anggaran pembangunan kantor Bupati Batu Bara sebesar lebih kurang 65 Milyar menggunakan tahun tunggal.

Kami dari Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pengawal Hak-hak Publik Republik Indonesia (DPN – LPHP RI) dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan profesional dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, LPHP RI adalah Lembaga yang bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri untuk semua Warga Negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, suku, ras, pendidikan, gender serta memperjuangkan Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, Keadilan Social dan Hukum. DPN – LPHP RI adalah Lembaga sebagai Social Control of The Change dalam mewujudkan tata pemerintah dan tata pengelolaan keuangan yang baik dan transparansi dalam upaya kepedulian terhadap pembangunan di daerah.

Untuk mencapai misinya, sebagaimana termaktub dalam maksud dan tujuan LPHP maka di perlukan adanya koordinasi dengan Lembaga Penyelenggara Pemerintah, baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, guna terciptanya Penyelenggara Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN serta terciptanya Pemerintah yang Transparansi, Partisifasi dan Akuntabilitas.

Untuk itu, Markus Laia, S.H meminta auditor penyidik KPK RI agar melakukan pemanggilan terhadap Eks Bupati dan 35 anggota DPRD Batu Bara.

” Yang tidak logikanya, menurut Markus Laia,S.H tufoksi DPRD itu selaku pengawasan anggaran, ini kok malah lepas dalam pengawasan anggaran dari 35 anggota DPRD Batu Bara tersebut, tutup team ahli LPHP Markus Laia, S.H (Staf07)