banner idul fitri
Batu Bara

Maen Kali, Ah!, Lahan Aset Pemda Batu Bara Dibandrol 7 Juta Sama Orang Ini

Avatar photo
104
×

<i>Maen Kali, Ah!</i>, Lahan Aset Pemda Batu Bara Dibandrol 7 Juta Sama Orang Ini

Sebarkan artikel ini
Kepala Satpol PP Batubara bersama awak media
Kepala Satpol PP Batubara bersama awak media

Delinews24.net – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Abdul Rahman Hadi menuding Ketua DPRD sewakan lahan pertapakan Kantor Publik Bupati Batu Bara per/ha 1 juta rupiah ke Poktan warga simpang Gambus, luas lahan yang dikelolah poktan sebanyak 7 ha, dan tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara, bahwa lahan tersebut ternyata disewakan oleh Ketua DPRD Batu Bara, M. Safii kepada kelompok tani (Poktan).

“Sehingga timbul kekisruhan lahan perkantoran Bupati Batu Bara ber-ubah fungsi menjadi perkebunan ubi akhirnya terungkap.

Dalam keterangan A. R. Hadi yang didampingi Sekretaris Satpol PP Fanwi Siregar, terungkapnya ada sewa menyewa dengan Poktan Simpang Gambus yang diketuai oleh Purwanto ketika pihak Satpol PP melayangkan surat peringatan (SP2) kepada Poktan beberapa waktu lalu.

“Saat ditemui di lapangan sekaligus memberikan surat SP2 dalam waktu dua minggu agar meninggalkan lokasi tanaman ubi, jika tidak maka akan kita ratakan menggunakan alat berat,” ungkap A. R Hadi media pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di ruangan kerjanya.

Disini terungkap ternyata kehadiran Poktan berani menggarap lahan aset Pemkab Batu Bara dikarenakan ada yang menyuruh, tidak lain Ketua DPRD Batu Bara.

Pembayaran sewa sebesar Rp 7 juta/ha seluas 7 ha.

Pada tahun 2023 lalu poktan sudah berhasil panen.

Dan ini akan dilanjutkan dengan penawaran yang baru,” terang A. R. Hadi.

A. R. Hadi juga mengakui pihaknya sudah melayangkan SP2 yang diterbitkan oleh Satpol PP akhirnya berhasil.

Dilayangkan SP2 tersebut dengan spontan Ketua DPRD langsung menghubungi A. R. Hadi untuk diberikan kesempatan kembali agar Poktan dapat bercocok tanam, sembari mempersiapkan pinjam pakai ke Pemkab Batu Bara melalui Kabid Aset BKAD, cetus Kasatpol PP Hadi.

” Kasatpol PP secara terang-terangan menolak dan mengatakan sebelum ada izin Pemkab Batu Bara, sebab pelanggaran pasti ada pindananya,” tegas Abdul Rahman Hadi.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua DPRD Batu Bara M Safii yang dikonfirmasi tim Wappress tidak memberikan jawaban.

Informasi yang diperoleh dari sumber yang layak dipercaya, sebanyak 12,5 ha lahan yang dikelola BUMD guna disewakan kepada Tikno dengan harga sewa sebesar Rp 6 juta/ha.

Penguasaan lahan oleh BUMD ada diduga atas perintah dari Fz tak lain adalah adik mantan Bupati Batu Bara Zahir.

Sebagaimana diketahui, beru-bah fungsinya lahan aset perkantoran Pemkab Batu Bara menjadi areal perkebunan ubi sempat menjadi sorotan publik sejak pada tahun 2023 lalu.

Berbagai pihak, terkhusus para petani merasa dikucilkan dan kekecewaan yang mendalam, bahwa lahan tersebut ternyata dimanfaatkan oknum-oknum pejabat untuk bercocok tanam tanpa membayar sewa ke Pemkab Batu Bara.

Pasalnya, masih banyak warga yang susah untuk mencari nafkah, akibat tidak memiliki lahan untuk bertani dan atau bercocok tanam.

Kasus ini kembali mencuat kepermukaan, pada awal tahun 2024, lahan perkantoran bupati batu bara ternyata kembali digarap oleh oknum tersebut dan menurunkan alat berat berupa Ekscator. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *