banner idul fitri
Batu Bara

Soroti viral kasus rekrutmen PPPK: Risalah Rapat Paripurna Menanggapi LKPJ TA 2023 Bupati Batu Bara

Avatar photo
241
×

Soroti viral kasus rekrutmen PPPK: <span style='color:#808080; font-weight: 400;'>Risalah Rapat Paripurna Menanggapi LKPJ TA 2023 Bupati Batu Bara</span>

Sebarkan artikel ini
Rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap lkpj bupati Batu Bara TA 2023
Rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap lkpj bupati Batu Bara TA 2023

Delinews24.net – Agenda rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Batu Bara T.A 2023 diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 10. 00 Wib di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara.

Rapat paripurna itu turut dihadiri oleh; Wakil Ketua DPRD Batu Bara – Pj. Bupati Batu Bara yang diwakili oleh Staf Ahli Sekda Bapak H. Zahrul – Plt. Sekretaris DPRD Batu Bara Azhar S.Pd. M.Pd dan seluruh anggota DPRD Batu Bara.

Berikut pandangan beberapa fraksi serta pernyataan mereka.

Pernyataan Fraksi PDI Perjuangan

PDI Perjuangan yang dibacakan Amirtan dalam pandangan umumnya, setelah mempelajari dan mencermati lebih mendalam, fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk dapat segera ditindaklanjuti dalam pembahasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan fraksi Golkar

1. Terkait tentang status nasib kelanjutan para calon pelamar PPPK tahun 2023, dimana diketahui adanya persoalan dan masalah yang terjadi, seperti pemberitaan viral dengan ditetapkannya beberapa pejabat menjadi status tersangka akibat kebijakan yang salah dalam tahapan proses seleksi dalam penerimaan PPPK di Batu Bara tahun 2023 tersebut.

Fraksi Golkar mempertanyakan apa kebijakan serta langkah yang akan diambil dalam memahami dan mempedomani regulasi Kemenpan RB, BPN dan Kementerian Pendidikan yang terkait dengan nasib status para calon PPPK selanjutnya, berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi 3 DPRD Batu Bara melalui RDP komisi 3 “rekomendasi pembatalan hasil seleksi PPPK Batu Bara tahun 2023” perlu penjelasan dari pihak eksekutif.

2. Terkait persoalan defisit anggaran tahun 2023, yakni adanya persoalan hutang kepada rekanan proyek, dimana rekanan proyek telah menyelesaikan 100 persen pada tahun anggaran 2023, namun belum dilakukan pembayaran oleh pemkab hingga saat ini. Dari hal tersebut fraksi partai golkar mempertanyakan permasalahan yang melatarbelakanginya.

Dikarenakan apa dan mengapa defisit APBD tahun anggaran 2023 ini terjadi? Mengingat saat ini Kab Batu Bara sudah berada di semester pertama APBD tahun anggaran 2024.

Fraksi partai golkar melalui Rizky Aryetta, S,ST.,M.Si juga meminta penjelasan tentang permasalahan terkait ketidaklancaran arus pengelolaan keuangan di sekretariat DPRD BatuBara, dikarenakan dalam beberapa waktu ini terjadi penundaan beberapa pembayaran dan/atau ada yang masih menunggu kejelasan sampai saat ini.

Catatan Fraksi Gerindra

Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Andriyansyah, SH dalam pandangan umumnya menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2023.

Memandang bahwa kedepan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih tepat guna dimasa-masa mendatang dan memberikan pandangan terhadap Silpa TA 2023 sebesar Rp.14.818.573.168,56, apakah Silpa ini sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Menyangkut tentang sisa anggaran di tahun 2023 fraksi Gerindra menyarankan dan menegaskan sisa anggaran yang begitu besar untuk kedepannya harus dengan terukur dan lebih baik sehingga sisa anggaran tidak terjadi tahun ketahun.

Fraksi Gerindra meminta agar seluruh OPD bekerja keras dan bergerak cepat dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga target-target yang ingin dicapai terpenuhi serta serapan anggaran mampu dimaksimalkan.

Pandangan Fraksi PAN

Dalam pandangan umumnya, FRaksi PAN berharap terhadap OPD Batu Bara untuk terus lebih aktif memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat Batu Bara.

Mendorong peluasan akses infrastruktur desa dan infrastruktur perkotaan baik infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Dengan harapan agar Pemda Batu Bara dapat mengupayakan perbaikan penyelanggaraan pemerintahan dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional. Hal itu meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tatakelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Harapannya hal ini dapat terakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.

Harapan Fraksi Demokrat

Fraksi Demokrat dalam Pandangan umumnya yang dibacakan oleh Syahril Siahaan, SH juga berharap dalam proses pembentukan dan perubahan Ranperda untuk senantiasa memperhatikan aspek hukum, mekanisme penyusunan materi, muatan perdanya agar senantiasa terjadi sinkronisasi antara perda-perda yang ada.

Sehingga perubahan tersebut, memang benar-benar bermanfaat bagi tatanan kehidupan masyarakat dan memiliki payung hukum yang kuat.

Dengan demikian Ranperda menjadi aman dan nyaman bagi kita semua. Seharusnya nota Ranperda yang disampaikan oleh eksekutif di lembaga yang terhormat ini harus direspon secara kritis, baik dari dimensi sosiologis maupun perspektif hukum dan undang-undang tertinggi negara Republik Indonesia.

Fraksi PKS meminta keterangan atas realisasi yang tidak tercapai

Zulham Maulana, S.T mewakili fraksi PKS dalam pandangan umum fraksi partai keadilan sejahtera pada rapat paripurna kali ini, melalui forum paripurna ini fraksi pks sekali lagi meminta penjelasan atas tidak tercapainya realisasi baik pendapatan daerah dan belanja daerah APBD tahun 2023.

Secara umum kami mendorong agar nota lkpj apbd kabupaten batu bara tahun 2023 ini dapat segera dibahas lebih lanjut pada tingkat pansus dprd kabupaten batu bara.

Harapan Fraksi Nasdem

Fraksi nasdem pandangan umumnya, berharap agar pemkab batubara dapat secara serius dan seksama menggunakan anggaran yang ada demi mendekatkan kesejahteraan bagi masyarakat batu bara, serta alokasi anggaran yang di anggarkan dapat tepat sasaran dan tidak mengakibatkan kerugian dalam keuangan belanja daerah yaitu mengurangi perbelanjaan yang bersifat seremonial serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat batu bara, yang dibacakan oleh Abdul Aziz.

Pernyataan Fraksi PPP

Kepada pemerintah kabupaten batu bara agar kerja extra keras dalam mencapai target dan realisasi pendapatan daerah. Hal ini diharapkan kepada pemerintah kabupaten terutama opd mencari solusi agar target pendapatan daerah mencapai 100% untuk tahun berikutnya. (dipertanyakan), dibacakan oleh : bapak ahmad badri, SH

Beberapa poin yang menjadi perhatian fraksi PBB

Edi Syahputra, SE yang mewakili fraksi PBB mengungkapkan pengamatan dalam tiga bulan terakhir, bahwa ada beberapa persoalan krusial yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Batu Bara yang menanti sikap tegas Pj Bupati Batu bara, antara lain :

Proses perekrutan ASN PPPK Kabupaten Batu BaraTA 2023 yang mengakibatkan beberapa orang ASN Kabupaten Batu Bara dan pihak swasta yang menjadi tersangka di Polda Sumut, sehingga masyarakat menunggu sikap tegas Pj Bupati Batu Bara terhadap proses administrasi selanjutnya, terlebih bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus seleksi.

Munculnya masalah pada beberapa proses kontruksi, baik itu yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan dan penyelesaian pembayaran hasil pekerjaan, seperti pembangunan kantor Bupati Batu Bara, pembangunan stadion sepak bola, dan beberapa kegiatan lainnya.

Pemanfaatan lahan pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Batu Bara yang belum dibangun, baik itu yang berkaitan dengan hasil tanaman sawit maupun tanaman ubi yang menuntut adanya transparansi pengelolaannya dari Pemda.

Pelaksanaan Ramadhan Fair yang sedang berlangsung saat ini (23-28 maret 2024), apakah kegiatan tersebut sudah tercantum dalam program kerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Batu Bara.

Pandangan umum Fraksi NKB

Untuk laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ, Fraksi NKB melalui Usman, SE. Msi, meminta kepada Pj Bupati Batu Bara agar dapat menyiapkan data yang rinci. Mengingat pentingnya LKPJ untuk mengetahui sampai dimana visi dan misi serta program kegiatan Bupati yang sudah terlaksana.

Fraksi NKB juga mendorong Pemkab Batu Bara untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat Batu Bara yang berkaitan dengan perluasan akses infrastruktur, baik infrastruktus jalan, jembatan, pendidikan serta kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh Pemkab Batu Bara.

“Demikian pandangan umum yang dibacakan dari seluruh fraksi-fraksi Anggota DPRD Batu Bara,” tutup Humas Sekretariat DPRD Batu Bara. (Staf07)