banner idul fitri
Batu Bara

Korban Seleksi PPPK: Tak Perlu Guru Pintar Untuk Lulus SKTT, Yang Perlu Duitnya

Avatar photo
278
×

Korban Seleksi PPPK: <span style='color:#808080; font-weight: 400;'>Tak Perlu Guru Pintar Untuk Lulus SKTT, Yang Perlu Duitnya</span>

Sebarkan artikel ini
Korban PPPK di Batu Bara Protes
Korban PPPK di Batu Bara Protes

Delinews24.net – Hasil Seleksi CASN – PPPK Formasi 2013 di Batu Bara yang berujung ke ranah hukum hingga penyidik Dirkrimsus Polda Sumut menetapkan 5 orang tersangka, Pemerintah kabupaten Batu Bara kembali menggelar Rapat bersama Komite Advokasi untuk Guru Merdeka (KORUM) pada Selasa 26/3/2024.

Rapat pembahasan kekisruhan hasil seleksi PPPK itu digelar di aula kantor Bupati Batu Bara yang dihadir Tenaga Ahli Pj. Bupati, Kabag Hukum, perwakilan Komisi III DPRD, Plt Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan, perwakilan BKPSDM, serta pengurus KORUM serta guru honorer korban kecurangan seleksi.

Rapat pembahasan kekisruhan seleksi PPPK itu berlangsung alot dan saling berargumentasi antara perwakilan Pemkab Batu Bara dengan pengurus KORUM.

Sekretaris Dinas Pendidikan Batu Bara, Yandi mengatakan bahwa pihaknya, bersama Kabag Hukum dan BKPSDM telah berkoordinasi langsung dengan Badan Kepagawaian Nasional (BKN) mengenai hasil seleksi PPPK Batu Bara Formasi 2023 yang berakhir ke ranah hukum dengan 5 orang tersangka atas dugaan kecurangan.

Menurut Yandi, dalam koordinasi bersama BKN pusat maupun BKN regional Sumut VI, BKN mengambil kebijakan penundaan Nomor Induk (NI) dan SK PPPK Batu Bara 2023.

Ada hasil investigasi atau persoalan ini selesai,”ujar Yandi.

Disampaikan Yandi, BKN juga meminta data dari Pemkab Batu Bara atas adanya guru yang lulus namun tidak memiliki sertifikas.

BKN juga memerintahkan Pemkab Batu Bara untuk mengkaji tiga opsi kebijakan.

Opsi pertama, tidak memakai hasil SKTT atau SKTT nya dibatalkan.

Karena hasil seleksi PPPK ini bermasalah pada SKTT bukan CAT, dan ditunda atau dibatalkan dan diujian ulang,” sambung Yandi.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara, Elpandi menyampaikan, dari hasil koordinasi bersama BKN, bisa atau tidak pembatalan SKTT dilakukan, ”persoalan Inikan masih dalam proses hukum, bila ada kecurangan dalam penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dan sampai pada Kementerian Pendidikan, maka ini bisa terjadi pembatalan,” tukas Elpandi.

Sementara Sumirah dan Suhariati perwakilan dari para korban seleksi PPPK menyampaikan, “dalam persoalan ini Pemkab Batu Bara terkesan menutupi titik kucurangan yang terjadi.

”Kalau pihak Pemkab Batu Bara masih bertanya soal bukti kecurangan, “saya sendiri sebagai korbannya.”tegas Suhariati.

“Nilai saya tinggi, tapi saya ditawari mebayar uang sebesar Rp 50.000.000 jika ingin lulus, karena saya tidak membayar saya dikalahkan,”ucap Suhariati.

Hal serupa juga disampaikan Sumirah seorang pendidik di TK Negeri Kecamatan Lima Puluh Pesisir.

Dikatakannya, dalam persoalan ini “belum ada tanggapan serius dari Pemkab Batu Bara terkait pembatalan SKTT.

Padahal SKTT itu diadakan oleh Pemerintah dan dibolehkan oleh KEMENPAN RB.

Disini kita menuntut hasil SKTT harus dibatalkan, dan memakai hasil versi CAT. “Karena hasil CAT itu nilai murni.

Sebab dengan adanya SKTT, nilai murni CAT yang tinggi jadi kebawah atau tetep, nilai rendah jadi tinggi.

Pada akhirnya guru yang cerdas jadi tertinggal.”kata Sumirah.

Dalam persoalan ini, sangat banyak kecurangan, salah satu kecurangan itu, misal nilai 504, dengan adanya SKTT nilainya jadi jauh lebih tinggi.

Jadi tidak ada gunanya guru itu pintar, yang penting ada duit, ucapnya kesal. (Staf07)