banner idul fitri
HeadlineHUKUM

Tidak Ada Tempat Bagi Pengurus Parpol Jadi Jaksa Agung

77
×

Tidak Ada Tempat Bagi Pengurus Parpol Jadi Jaksa Agung

Sebarkan artikel ini

Delinews24.net – Tidak ada tempat lagi bagi pengurus Partai Politik (Parpol) untuk menjabat sebagai Jaksa Agung. Hal ini disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusannya mengenai gugatan Undang-Undang (UU) Kejaksaan, yang diputuskan dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024 oleh jaksa Jovi Andrea Bachtiar.

Dalam penjelasannya, MK menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dalam hal syarat untuk diangkat menjadi Jaksa Agung, MK menyatakan bahwa menjadi anggota partai politik tidak diperlukan untuk diangkat menjadi Jaksa Agung.

Harus keluar dulu dari pengurus Parpol

MK menetapkan bahwa pengurus partai politik yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan partai politik selama sekurang-kurangnya lima tahun. Mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 tidak mengikat secara hukum sepanjang tidak ditafsirkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa seseorang harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Syarat ini termasuk tidak terlibat dalam partai politik dan telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Dikhawatirkan sarat kepentingan

Selain itu, MK berpendapat bahwa pengurus parpol mungkin memiliki konflik kepentingan karena mereka dekat dengan partai plotik.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, “Hal ini dikarenakan sebagai pengurus partai politik seseorang memiliki keterikatan yang mendalam dengan partainya, sehingga berdasarkan penalaran yang wajar dapat terjadi konflik kepentingan ketika diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan partai politik yang dinaunginya.”

Dalam amar putusan itu, MK juga tidak menetapkan batas waktu bagi anggota partai politik biasa yang diangkat menjadi jaksa agung. Anggota partai politik ini cukup mengundurkan diri sejak diangkat menjadi jaksa agung.

Sementara bagi calon Jaksa Agung yang merupakan anggota partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung, cukup melakukan pengunduran diri sejak diangkat menjadi Jaksa Agung. Selain itu, jangka waktu 5 (lima) tahun telah keluar dari kepengurusan partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung adalah waktu yang dianggap cukup untuk memutuskan berbagai kepentingan politik dan intervensi partai politik terhadap Jaksa Agung tersebut.

Anwar Usman masih bertaji

Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani memberikan alasan berbeda, yang dikenal sebagai pendapat berbeda, dan dua Hakim Konstitusi, Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, memberikan pendapat berbeda. Arsul Sani menunjukkan perbedaan antara pengurus dan anggota parpol karena alasan yang berbeda. Dia berpendapat bahwa hal ini diperlukan untuk mengurangi kemungkinan interpretasi yang berbeda tentang amar putusan.

Untuk menghindari atau meminimalkan pemahaman atau interpretasi yang berbeda terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan a quo, saya berkeyakinan bahwa pengurus parpol adalah orang atau kumpulan orang yang berada dalam rumpun fungsi, tugas, dan kewenangan kepengurusan atau eksekutif parpol, yang mencakup setidaknya perencanaan (planning), pelaksanaan (execution), dan evaluasi (evaluasi) program kerja yang luas, serta menjadi representasi parpol baik ke dalam dan di luar parpol.

Arsul Sani menyatakan bahwa mereka yang tidak memiliki fungsi, tugas, atau kewenangan tertentu, seperti yang dikenal dengan penamaan dewan dan mahkamah, atau istilah lainnya yang dapat ditemukan dalam struktur organisasi parpol, tidak termasuk dalam cakupan pengertian pengurus.

Namun, hakim Anwar Usman dan Daniel Yusmic P Foekh memutuskan bahwa permohonan tersebut harus ditolak. Menurutnya, ini karena UU Kejaksaan telah memberikan otoritas penuntutan yang independen. Oleh karena itu, orang yang diangkat sebagai Jaksa Agung mundur dari posisi mereka sebagai pengurus dan dari partai politik.

Bukankah UU Kejaksaan telah menjamin kekuasaan negara dalam bidang penuntutan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani dan dilaksanakan secara merdeka, sehingga dalam pelaksanaan penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun? Menurutnya, sebagai akibatnya, seseorang yang diangkat oleh Presiden menjadi Jaksa Agung seharusnya tidak hanya mundur sebagai pengurus partai tetapi juga mundur dari keanggotaan partai politik.

Ini adalah amar keputusan MK:

Mengevaluasi

Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak mengikat secara bersyarat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
memerintahkan agar keputusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana diperlukan.