banner idul fitri
Breaking News

Unjuk Rasa DPD-GEMAPES di Kejatisu Terkait Dugaan Korupsi

Avatar photo
212
×

Unjuk Rasa DPD-GEMAPES di Kejatisu Terkait Dugaan Korupsi

Sebarkan artikel ini

Unjuk Rasa DPD-GEMAPES di Kejatisu Terkait Dugaan Korupsi

Medan || delinews24 – Hari Rabu (06/12/2023), Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Perubahan Sumatera Utara (DPD-GEMAPES) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH.Nasution Medan. Aksi ini menyoroti dugaan korupsi terkait pembangunan irigasi di Kabupaten Asahan.

Koordinator lapangan, Afriansyah, memimpin aksi dan menyampaikan tuntutan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan aparat penegak hukum fokus terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan oleh kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

Dalam orasinya, Afriansyah mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp17.000.000.000,00 untuk pembangunan irigasi di Kabupaten Asahan telah menimbulkan dugaan korupsi. Pembangunan tersebut terbagi menjadi 89 titik di setiap kecamatan, dengan dugaan biaya pembangunan per titik mencapai Rp195.000.000,00.

Afriansyah menyatakan bahwa banyak irigasi yang rusak, menimbulkan kecurigaan bahwa pengerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dianggarkan. Ia mencurigai fenomena ini terjadi akibat adanya fee proyek yang diminta oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

Setelah aksi orasi selama satu jam, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merespons tuntutan dari mahasiswa.

Ibu Lamira Sianturi menyatakan terima kasih atas pemberitahuan dan menyatakan bahwa aksi tersebut akan segera ditindaklanjuti.

Namun, ia menyarankan DPD-GEMAPES untuk membuat laporan secara rinci dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait.

Sebelum membubarkan diri, massa aksi menegaskan tuntutannya kepada Kapolda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Menteri PUPR:

1. Mendesak Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menyelidiki dugaan korupsi di BWS Sumatera II.

2. Meminta pemanggilan dan pemeriksaan kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II terkait dugaan korupsi pembangunan irigasi di Kabupaten Asahan.

3. Menuntut pemanggilan dan pemeriksaan serta penangkapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan rekanan Balai Wilayah Sungai Sumatera II terkait dugaan korupsi pembangunan irigasi di Kabupaten Asahan.

4. Meminta Menteri PUPR untuk mencopot kepala BWS Sumatera II yang diduga lalai dalam menjalankan tugasnya.