Peristiwa

Wow..!!! Rp.69 M Untuk Renovasi Kantor Gubsu, Pempropsu Ingat Pademi Belum Usai ?

×

Wow..!!! Rp.69 M Untuk Renovasi Kantor Gubsu, Pempropsu Ingat Pademi Belum Usai ?

Sebarkan artikel ini

Sumatera Utara || Delinews24.net

Kabar tak sedap berembus datang dari Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, terkait renovasi gedung Kantor Gubernur Pemprop Sumut Jl.Dipenogoro Kota Medan.

Hal ini terkait penggunaan dana renovasi gedung kantor Gubernur berlantai 10  yang menelan biaya sekitar Rp.69.996 Milyar rupiah ditengah tengah masyarakat sedang berjuang dimasa Pademi Covid-19 saat ini.

Tentunya ini sangat ironis dan sangat menyakitkan perasaan masyarakat Sumatera Utara, dikala derita ekonomi yang kian sulit bertahan dari kebijakan pemerintah yang memberlakukan PPKM, disaat itu pula Pemerintah Propinsi sibuk menghamburkan uang demi kepentingan yang tentunya dipandang tidak perlu dilakukan pada saat ini.

Fantastis nya anggaran yang berasal dari APBD SUMUT diperuntukan untuk renovasi gedung tersebut tentunya menjadi pertanyaan besar masyarakat Sumatera Utara, indikasinya makin jelas ketika pemerintah terkesan memaksakan renovasi terus dilanjutkan pada masa tahun kedua tahap renovasi dilaksanakan, mengingat lebih bijak nya jika anggaran tersebut lebih baik diprioritaskan bagi penanganan Pademi Covid-19 yang masih belum usai.

Hal inilah yang menjadi sorotan LSM Forum Masyarakat Pemantau Negara ( Formapera ) melalui sekretaris Jenderal nya Bambang Syahputra menjelaskan kepada awak media,

“Sangat wajar bila Pemprov Sumut dituding lebih memprioritaskan pembangunan gedung Kantor Gubernur daripada penanganan Covid-19. Jika ditanyakan ke masyarakat, pasti semua mengatakan urgensi revitalisas itu apa? Apalagi sejumlah anggaran APBD Sumut sejak 2020 telah mengalami refocusing akibat pandemi, tentunya ini memicu persepsi sangat tidak wajar,” jelas Bambang, Selasa (10/8/2021).

Bambang juga mengatakan, keputusan pimpinan Pemprov Sumut yang meneruskan pembangunan gedung kantor Gubernur Sumut, merupakan sikap yang seolah tak berpihak kepada rakyat. Seharusnya pembangunan gedung tersebut bisa dihentikan di anggaran berikutnya dan fokuslah kepada penanganan pandemi yang sudah mengancam ‘perut’ rakyat.

“Urusan perut ini tentu tak bisa ditunda-tunda. Sekarang ini rakyat sedang susah, untuk makanpun sulit. Ditambah lagi PPKM darurat. Jangannya sejahtera lewat bantuan, untuk mencari makan sendiri saja sekarang banyak larangan,” dikatakan nya lagi.

Menilai tetap berlanjurnya revitalisasi gedung Pemprovsu, Bambang juga beranggapan bahwa  Pemprov Sumut seperti tengah mempertontonkan keangkuhan di tengah rakyat yang sudah sekarat akibat pandemi.

“Kita mohon kepada Pemprov Sumut agar lebih bijaksana,” ujarnya

Atas situasi ini, ia pun meminta legislator di DPRD Sumut lebih proaktif memperhatikan kegiatan-kegiatan yang seharusnya lebih urgent saat ini.

“Padahal masih banyak infrastruktur yang perlu penanganan serius. Malah ini seharusnya lebih prioritas dan punya potensi ekonomi dibanding renovasi gedung Kantor Gubernur,” tambahnya

USUT TUNTAS !!!

Untuk itu juga, Bambang mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut proyek renovasi kantor Gubsu yang tetap berlanjut ini.

“Bisa saja renovasi ini menjadi bancakan anggaran dari Gubsu. Karena kami dapat infomasi, proyek ini dikerjakan oleh orang dekat pembesar di Pemprovsu. Untuk itu kami minta Poldasu, Kejatisu dan KPK untuk mengusut proyek yang kami anggap tak masuk akal dan jelas mengkhianati rakyat ini,” pungkas Bembenk.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada wartawan mengatakan kembali melanjutkan renovasi tahap kedua kantor Gubernur Sumut yang berada di Jalan Diponegoro Medan dengan pagu anggaran sebesar Rp69,996 miliar.

Jika pada renovasi tahap pertama proyek pengerjaan dilakukan untuk lima lantai, yakni lantai 1, 2, 8, 9 dan 10, maka tahun 2021 ini dilanjutkan kegiatannya terhadap lantai yang belum tersentuh pada tahun lalu, gedung BKD Sumut dan juga taman yang ada di pelataran parkir kantor Gubernur Sumut.

Ia beralasan pengerjaan proyek renovasi kantor Gubernur Sumut itu tetap harus dilakukan karena peganggarannya sebelum pandemi covid-19.

“Jadi diketok sebelum ada covid-19. Rencananya dua tahun, tahap satu dan tahap dua. Tak bisa dihentikan karena uang negara sudah keluar di situ,” dalihnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *