BATU BARA | Delinews24.net – Kepala Badan Keuangan Aset Daerah ( BKAD ) Batu Bara Rijali terkesan tebang pilih dalam pengelolaan anggaran biaya iklan terhadap beberapa media yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Pasalnya dari ratusan media yang beroperasi di wilayah Batu Bara hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan kerja sama dalam hal penerbitan iklan baik itu iklan di media yang berbasiskan surat kabar maupun medio online.
Berdasarkan hasil pantauan dilapangan, Rajali terkesan hanya memilih wartawan senior saja yang ditanggapi dalam kerja sama penerbitan iklan, untuk wartawan pemula hanya mendapatkan janji-janji saja.
Saat di konfirmasi oleh awak media berita online Sumutmerdeka.id Rajali hanya mengatakan untuk tahun 2024 tidak ada anggaran, sehingga tidak bisa tercover semua nya.
“ Untuk tahun ini anggaran tidak bisa tercover untuk semuanya, dan mungkin akan kita usulkan di tahun depan “ Janji nya.
Sementara di tempat terpisah Ketua Umum LPHP Markus Laia SH.MH saat di mintai tanggapannya terkait adanya tebang pilih terhadap pembagian kerja sama iklan, Markus mengatakan sikap yang dilakukan oleh Rajali sama saja dengan memecah persatuan insan pers, khususnya di Batu Bara.
“ Kita bicara bukan banyak atau sedikitnya nominal kontrak iklan yang di dapat, tetapi nilai persatuan dan kebersamaan antara insan pers, itu yang perlu digaris bawahi “ Ucapnya.
Selain dari adanya kesan pengelompokan terhadap insan pers dalam pembagian kontrak kerja sama iklan, Markus juga sangat menyayangkan sekali atas sikap Ka BKAD Batu Bara yang diduga telah memberikan kontrak iklan terhadap oknum yang mengaku wartawan, padahal diduga bukan wartawan,
“ Jika itu benar terjadi, ada oknum wartawan gadungan yang mendapatkan jatah kontrak iklan, ini berarti ada suatu permainan di tubuh BKAD Batu Bara, dan perlu di usut segera “ Tambahnya.
Sementara Sekretaris DPW Lembaga Monitoring Hukum Dan Anggaran Indonesia Sumatera Utara Yudha menyayangkan sekali atas tindakan yang dilakukan oleh Kepala BKAD Kabupaten Batu Bara.
“ Yang namanya Anggaran itu harusnya bersifat transparansi, berapa anggaran sebenarnya dan berapa media yang mendapatkan kontrak iklan, ini harus dibuka kepada publik “ Tegasnya saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya.
Yudha juga menegaskan, jika anggaran yang akan di gelontarkan untuk kebutuhan iklan, seharus nya pihak BKAD harus bisa bersikap lebih bijak agar tidak ada kesenjangan sosial diantara insan pers, khususnya di Kabupaten Batu Bara.
“ Jangan sampai hal ini bisa mengakibatkan kesenjangan sosial diantara para insan pers, ada yang dapat dan ada yang tidak, anggaran itu seharusnya dibagi rata, jika mereka bijak “ Tutupnya.
Terpisah, kita akan tindaklanjuti hal ini kepada pengawasan anggaran, baik dari auditor BPK DPRD Batu Bara dan Asisten III Kabupaten Batu Bara. (S7)
