Tanjungbalai|delinews24.net – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melalui Wakil Wali Kota, Muhammad Fadly Abdina, menegaskan komitmennya untuk mengantisipasi lonjakan harga beras yang belakangan membebani masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama pemangku kebijakan di Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Jumat (18/7/2025).
Rapat tersebut membahas langkah strategis menstabilkan harga komoditas pangan, khususnya beras, yang terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. “Kami sudah memprediksi kenaikan ini sejak dua minggu lalu dan telah menyiapkan langkah antisipasi, terutama untuk beras,” tegas Fadly.
Langkah Konkret Pemko Tanjungbalai
Wakil Wali Kota memaparkan sejumlah aksi nyata yang akan segera dijalankan, antara lain:
- Kunjungan ke Bulog: Pemko bersama Forkopimda akan berkoordinasi dengan Perum Bulog Divre Kisaran untuk memastikan ketersediaan dan kualitas beras.
- Sidak Pasar: Tim gabungan akan melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional, ritel modern, dan distributor beras untuk mengawasi harga dan stok.
- Pasar Murah & Operasi Pasar: Pemko akan menggelar pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah kecamatan, dengan dukungan beras SPHP dari Bulog yang dijual lebih terjangkau.
Monitoring Rumah Pangan Kita (RPK): Pemantauan intensif terhadap distribusi pangan di tingkat masyarakat.
“Berdasarkan data Bulog, stok beras SPHP di gudang mencapai 237 ton dan akan terus ditambah. Ini menjadi modal kami untuk stabilisasi harga,” jelas Fadly.
Sinergi dengan Aparat Hukum & Bantuan Sosial
Pemko juga menggandeng Polres Tanjungbalai dan Kejaksaan Negeri untuk mengawasi peredaran bahan pokok. Selain itu, bantuan pangan dari Kementerian Sosial akan disalurkan kepada 17.681 penerima manfaat dalam kemasan 10 kg per keluarga.
“Kami apresiasi dukungan Bulog yang siap menyerap hasil petani lokal seperti gabah dan jagung, serta mendukung program stabilisasi harga,” tambah Fadly.
Rapat ini dihadiri oleh Asisten Ekbang drh. Muslim, perwakilan Polres, Kejaksaan, serta OPD terkait seperti Dinas Perdagangan, Pertanian, dan Satpol PP. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meredam inflasi dan meringankan beban masyarakat di tengah gejolak ekonomi.
