KISARAN – Aksi unjuk rasa yang rencananya digelar mahasiswa di Kejaksaan Negeri Kisaran dan Mapolres Asahan pada Selasa (9/8/2025) berakhir dengan audiensi di kantor BRI Cabang Kisaran.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dialihkan setelah pihak kepolisian yang mengawal menyampaikan permintaan dari BRI agar mahasiswa menyampaikan aspirasinya secara langsung di dalam kantor.
Awi, selaku koordinator lapangan, setuju untuk berunding. Namun, ia dan rekan-rekannya kecewa karena tidak dihadiri oleh Pimpinan Cabang (Pinca). Mereka hanya diterima oleh Liza (Sekretaris Cabang) dan Sayed Uman (Manajemen Risiko).
Tuduhan Korupsi dan Permintaan Tuntutan
Dalam audiensi, Awi menyampaikan sejumlah tuduhan dan tuntutan:
1. KKN dalam Pengadaan Barang: Mahasiswa menduga terjadi praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di BRI Kisaran. Seorang oknum karyawan berinisial ‘S’ diduga menjadi “mafia proyek” yang memelihara vendor tertentu untuk melancarkan proyek dan menerima fee (uang balas jasa). Diduga kuat, Pimpinan Cabang juga terlibat dan menerima fee dari setiap proyek.
2. Penyelewengan Kredit Usaha Rakyat (KUR): BRI Cabang Kisaran juga diduga melakukan korupsi pada penyaluran KUR dengan meloloskan data nasabah fiktif.
3. Potongan Biaya Tidak Jelas: Mahasiswa juga menyoroti kasus nasabah yang dikenai biaya Rp 50.000 tanpa penjelasan yang jelas saat menutup rekening, yang diduga merupakan perbuatan melawan hukum.
- Berdasarkan tuduhan itu, mahasiswa menuntut:
- Polres Asahan dan Kejaksaan Negeri Kisaran segera menyelidiki oknum ‘S’ dan menindak Pimpinan Cabang
- Pimpinan Wilayah BRI Sumut mencopot Pimpinan Cabang BRI Kisaran
- Pemeriksaan data nasabah penerima KUR yang diduga fiktif.
- Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati menjadi nasabah BRI.
Awi mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
Tanggapan Normatif dari BRI
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BRI memberikan jawaban yang dianggap normatif oleh mahasiswa.
Sayed Uman dari Manajemen Risiko menyatakan bahwa wewenangnya tidak di bawah Pimpinan Cabang dan independen ke pusat. Ia menegaskan bahwa BRI memiliki tim audit dan akan menindak tegas oknum yang bersalah jika ada bukti. “Negara kita negara hukum, bang. Kalau ada buktinya, ayok kita tindak,” ujarnya.
Sementara itu, Liza selaku Sekretaris Cabang hanya menyampaikan bahwa pimpinan cabang tidak berada di tempat dan bahwa tuntutan mahasiswa akan disampaikan ke atasan.
Kekecewaan Mahasiswa
Johan Iskandar, perwakilan mahasiswa, menyatakan kekecewaannya. Ia menilai jawaban dari pihak BRI adalah jawaban normatif yang sudah diketahui semua orang dan tidak memuaskan.
Audiensi pun berakhir tanpa titik terang yang jelas, meninggalkan tuntutan mahasiswa untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwajib dan pusat BRI.
