delinews24.net – Guna meningkatkan kualitas dan kesan pertama pelayanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pembekalan khusus bagi petugas loket. Dua kompetensi utama yang wajib ditingkatkan adalah product knowledge (pemahaman produk layanan) dan hospitality (keramahan dalam melayani).
“Ini perlu adanya assessment ulang para petugas loket di semua Kantah-kantah besar ini. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus product knowledge atau pengetahuan, lalu yang kedua adalah hospitality. Kombinasi dua ini penting,” ujar Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).
Mencegah Pelayanan yang Tidak Komprehensif
Menteri Nusron menjelaskan bahwa penguasaan kedua aspek tersebut akan membuat informasi disampaikan secara utuh dan jelas kepada masyarakat, sehingga menghindari kesan pelayanan yang berbelit. “Jadi makanya ini hospitality tim Loket itu. Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, besok ganti lagi, kan tidak komprehensif,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa langkah pembinaan ini diambil setelah dalam sejumlah kunjungannya ke daerah masih ditemui kendala koordinasi antara petugas loket (front office) dengan bagian pengolah (back office). “Nantinya petugas loket dan front office diberi pembinaan di BPSDM. Penting ini petugas loket, karena front end kita kan di situ,” tambahnya.
Peran Krusial Kepala Kantor dalam Sinkronisasi
Mendukung arahan Menteri, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, menilai bahwa pembinaan harus diikuti dengan penguatan peran pimpinan. Ia menekankan bahwa Kepala Kantor Pertanahan bertanggung jawab untuk menyelaraskan tugas dan pemahaman antara petugas loket, manajer loket, dan back office.
“Dari Kepala Kantor juga harus sinkronkan antara tugas petugas loket, manager loket dan back office. Itu dulu tugasnya untuk Kepala Kantor. Semisal berkas ditolak karena persyaratan ini, ya pastikan ada (satu kesepahaman),” terang Virgo.
Forum Pemaparan dan Evaluasi Bersama
Dalam kesempatan yang sama, para Kepala Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta memaparkan progres dan kendala pelayanan di wilayah masing-masing. Forum ini menjadi sarana evaluasi langsung dan pemetaan masalah untuk mencari solusi terpadu.
Kegiatan pembinaan ini dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, serta sejumlah pejabat tinggi pratama dan administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN DKI Jakarta. Langkah ini menunjukkan komitmen kementerian untuk melakukan transformasi dari hulu, dimulai dari petugas yang paling depan berinteraksi dengan masyarakat.
