delinews24.net – Masyarakat pengguna layanan pertanahan di Kota Semarang menyatakan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan (Kantah). Peningkatan tersebut meliputi kecepatan proses, kemudahan mendapatkan informasi, serta transparansi status berkas berkat pemanfaatan teknologi digital.
Galuh (43), salah satu pemohon di Kantah Kota Semarang, mengungkapkan perbedaannya. “Dibandingkan dulu, pelayanan hari ini ya peningkatan. Kalau dulu kan, kalau dikoreksi berapa lamanya kita tidak mengerti. Kalau ini kan berkas kita sudah masuk, kalau ada kekurangan satu dua hari sudah langsung diinfo di sistemnya itu,” terang warga Kecamatan Candisari ini.
Kepastian tersebut, menurutnya, didukung oleh keberadaan aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini memungkinkan pemohon memantau langsung perkembangan berkas tanpa harus datang berulang kali ke kantor. “Di sistemnya itu kalau ada kekurangan kita pasti langsung diinfo,” tambah Galuh.
Pendapat senada disampaikan oleh Alfie (55), pemohon asal Kecamatan Semarang Barat. Ia menilai efisiensi layanan meningkat pesat dengan sistem digital. “Sekarang lebih cepat karena koreksinya lewat online. Kita bisa tahu langsung apakah pengajuan diterima atau ditolak,” ujarnya.
Transformasi dari metode manual ke digital ini dinilai menghemat waktu dan tenaga masyarakat. Pemohon tidak lagi perlu datang hanya untuk mengecek status, karena semua informasi dapat diakses secara mandiri.
Yang menarik, Alfie yang berprofesi sebagai notaris juga mengamati perubahan pola masyarakat. “Sebenarnya masyarakat sudah datang sendiri. Lebih banyak masyarakatnya kayaknya dari notaris. Kalau dulu kayaknya cuma notaris yang ke Kantor Pertanahan, masyarakat ke notaris semua. Sekarang udah banyak. Masyarakat sudah mau ngurus tanah mandiri,” pungkasnya.
Kemudahan sistem, mulai dari pengambilan antrean, pengajuan, hingga pengecekan, dianggap telah membangun kepercayaan diri dan kenyamanan masyarakat untuk mengurus administrasi pertanahan secara langsung. Pelayanan yang terbuka dan informatif di loket dinilai sebagai faktor kunci yang mendorong meningkatnya partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam mengurus hak atas tanah mereka.
