delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan penyusunan anggaran tahun 2027 dengan fokus pada efisiensi dan optimalisasi layanan publik. Langkah ini ditandai dengan dimulainya pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) secara daring pada Senin (6/4/2026).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan bahwa di tengah dinamika ekonomi dan gejolak geopolitik global, perencanaan anggaran harus tetap menjamin masyarakat terlayani dengan maksimal.
“Berkaitan dengan kondisi ekonomi negara, kita harus betul-betul efisien dan memberikan output yang besar kepada masyarakat. Usulan yang diajukan tidak hanya harus kuat secara substansi, tetapi juga tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” ujar Dalu Agung saat membuka rapat tersebut.
Pembahasan yang dijadwalkan berlangsung hingga 13 April 2026 ini bertujuan untuk menyinkronkan kerangka acuan kerja dengan prioritas target kinerja di lapangan. Dalu meminta unit kerja untuk mengkaji ulang kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan serapan anggaran agar dihasilkan postur yang lebih akuntabel.
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, melaporkan bahwa evaluasi internal menunjukkan banyak struktur KRO dan RO sejak tahun 2025 yang sudah tidak relevan (out of date) dengan kondisi lapangan.
“Pembahasan ini berpotensi merombak struktur yang selama ini kita lakukan. Harapannya, perubahan pada penganggaran 2027 mendatang dapat diterapkan secara detail tanpa keraguan,” tegas Andi Tenri Abeng di hadapan 100 perwakilan unit kerja pusat.
