Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya peningkatan hubungan antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Kementerian ATR/BPN. Hubungan yang selama ini bersifat administratif harus bertransformasi menjadi kemitraan strategis yang berbasis sistem, data, dan integritas.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Upgrading dengan tema “Proteksi Hukum dan Mitigasi Risiko Hukum terhadap PPAT dalam Melaksanakan Jabatannya”. Acara yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sumatera Utara ini berlangsung baru-baru ini.
Selain Kepala Kanwil BPN Sumut, seminar tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dan praktisi hukum pertanahan sebagai pembicara.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Sumut menggarisbawahi bahwa sinergi yang kuat antara PPAT dan BPN sangat krusial. Menurutnya, peningkatan kualitas hubungan ini tidak dapat ditawar lagi di tengah kompleksitas permasalahan pertanahan saat ini.
Seminar upgrading ini dirancang sebagai wadah kolaborasi, diskusi, serta penguatan peran PPAT dalam menghadapi berbagai tantangan hukum pertanahan. Dengan terbangunnya pemahaman bersama, PPAT diharapkan tidak hanya lebih terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
