delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memulai kegiatan Kick Off Implementation Support Mission sebagai bagian dari proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa keberhasilan proyek berskala nasional ini sangat bergantung pada kolaborasi aktif antar-instansi.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (21/04/2026) ini melibatkan mitra strategis seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan World Bank.
“Kami meminta partisipasi aktif dari setiap Satuan Kerja (Satker) agar kita dapat berdiskusi secara intensif sehingga kendala dalam pelaksanaan ILASPP ini bisa segera diatasi,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka acara.
Fokus Evaluasi dan Percepatan 2026
Implementation Support Mission yang dijadwalkan berlangsung pada 20-28 April 2026 ini menjadi instrumen krusial untuk meninjau progres implementasi proyek secara menyeluruh. Fokus utama misi ini mencakup identifikasi tantangan strategis, pengelolaan keuangan, pengadaan, hingga langkah percepatan teknis di setiap komponen.
ILASPP sendiri merupakan proyek jangka panjang berdurasi lima tahun (2025-2029). Dengan dukungan pendanaan dari World Bank, proyek ini diharapkan menjadi tonggak penguatan administrasi pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
“Harapan kami, ILASPP memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah penting dalam memperkuat tata ruang di republik ini. Sejumlah target fisik tahun 2026 sudah ditetapkan, namun pelaksanaannya masih memerlukan akselerasi dengan tetap menjaga akuntabilitas,” tambah Dalu.
Apresiasi dari World Bank
Dalam forum yang sama, Senior Land Administration Specialist sekaligus Task Team Leader ILASPP dari World Bank, Willem van der Muur, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian tim pelaksana di Indonesia. Ia menyebut ILASPP sebagai salah satu proyek dengan kinerja terbaik dalam portofolio Bank Dunia di Indonesia.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada tim pelaksana serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah berperan aktif. Namun, diskusi terbuka mengenai tantangan yang ada sangat diperlukan untuk menjaga momentum anggaran dan pelaksanaan,” jelas Willem.
Ia menyatakan bahwa pihak World Bank selalu siap memberikan bantuan teknis guna memastikan setiap hambatan dapat segera diselesaikan secara efektif.
Sinergi Lintas Sektor
Acara ini turut dihadiri secara luring maupun daring oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng; serta perwakilan dari Bappenas, BIG, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan.
Kehadiran perwakilan multisektoral ini menegaskan bahwa penataan lahan dan ruang secara terintegrasi merupakan tanggung jawab kolektif demi mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang modern di Indonesia.
