JAKARTA|delinews24.net – – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengukuhkan kredibilitas pengelolaan keuangannya. BPK RI secara resmi menganugerahi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/07/2026).
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujar Dalu Agung Darmawan usai menerima dokumen LHP tersebut.
Pertahankan Rekor 14 Tahun Berturut-turut
Pencapaian ini mencatatkan sejarah manis bagi Kementerian ATR/BPN. Predikat WTP yang diterima kali ini merupakan raihan ke-14 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh kementerian di bawah komando Menteri Nusron Wahid tersebut.
Kendati kembali mengamankan rapor hijau dari BPK RI, Sekjen Dalu Agung mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri. Predikat ini harus dijadikan stimulus untuk menyempurnakan aspek tata kelola keuangan di masa mendatang.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” tegas Sekjen.
Pacu Kinerja Semester Kedua Tahun 2026
Memasuki paruh kedua tahun anggaran 2026, Dalu Agung menginstruksikan seluruh satuan kerja (satker) di pusat maupun daerah untuk bergerak cepat. Penyerapan anggaran dan eksekusi program prioritas nasional harus diakselerasi secara presisi agar sejalan dengan target-target yang telah dicanangkan.
Pihaknya optimistis lewat penguatan koordinasi lintas sektor dan komitmen konsisten di lapangan, sasaran kinerja tahun ini dapat tuntas dengan hasil yang akuntabel.
Penyerahan opini WTP ini juga dilakukan bersamaan dengan penyerahan predikat serupa kepada sejumlah Menteri dan Kepala Badan Kabinet lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Sekjen ATR/BPN turut didampingi oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kartika Sari.
