Jakarta|delinews24.net — Kenali Letak dan Nilai Tanah Secara Digital, Kementerian ATR/BPN Sediakan Platform Bhumi ATR/BPN, Informasi pertanahan saat ini tidak lagi terbatas pada dokumen fisik sertipikat saja. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai informasi geospasial secara transparan, mulai dari letak dan bentuk bidang tanah hingga informasi nilai tanah di suatu wilayah melalui platform peta digital Bhumi ATR/BPN yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di laman bhumi.atrbpn.go.id.
Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Hendy Pranabowo, menjelaskan bahwa kehadiran platform ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali kondisi dan informasi pertanahan secara interaktif.
“Lewat Bhumi ATR/BPN, masyarakat bisa menelusuri lokasi dan melihat informasi geospasial dengan lebih mudah. Kami berharap platform ini membantu masyarakat mengenali informasi pertanahan di suatu wilayah,” ujar Hendy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Beragam Informasi Geospasial yang Ditampilkan
Melalui platform Bhumi ATR/BPN, pengguna dapat mengeksplorasi berbagai data penting di sektor pertanahan dan tata ruang, di antaranya:
-
Peta Bidang Tanah: Menampilkan gambaran posisi, letak, serta bentuk bidang tanah yang telah terpetakan secara resmi.
-
Zona Nilai Tanah (ZNT): Memberikan gambaran estimasi nilai tanah di lokasi atau kawasan tertentu berdasarkan basis data spasial.
-
Data 3D Satuan Rumah Susun (Strata Title): Menyediakan visualisasi unit rusun dan apartemen pada sejumlah menara di berbagai kota besar di Indonesia.
-
Informasi Geospasial Pendukung Lainnya: Mendukung kebutuhan analisis tata ruang baik bagi masyarakat umum, pemerintah, maupun kalangan profesional.
Batasan Fungsi dan Imbauan Resmi
Kendati menawarkan kemudahan akses informasi, Kementerian ATR/BPN mengingatkan masyarakat agar memahami batasan fungsi dari platform peta digital ini. Peta digital Bhumi ATR/BPN berfungsi sebagai sarana penelusuran informasi geospasial, namun tidak dapat menggantikan sertipikat tanah ataupun dijadikan sebagai penetapan resmi atas status hukum kepemilikan bidang tanah.
“Informasi di Bhumi perlu dipahami sesuai fungsi dan peruntukannya. Kalau masyarakat butuh kepastian soal data atau status hukum bidang tanah, silakan lakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan sesuai prosedur yang berlaku,” tegas Hendy.
Apabila masyarakat mendapati bidang tanah yang belum terpetakan atau menemukan informasi yang dinilai tidak sesuai pada sistem, dianjurkan untuk segera melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Selain itu, pelayanan informasi resmi juga dapat diakses melalui layanan Hotline WhatsApp Kementerian ATR/BPN di nomor 0811-1068-0000.
