Kendari|delinews24.net — Kasus dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi (rokok polos) asal Cina di lingkungan industri pertambangan Sulawesi Tenggara memasuki babak baru. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menegaskan akan melaporkan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) kepada aparat penegak hukum dan menuntut pemeriksaan terhadap pucuk pimpinan perusahaan tersebut atas dugaan pembiaran komoditas tanpa cukai.
Rencana pelaporan ini dipicu oleh meluasnya informasi dugaan peredaran produk tembakau bermerek Jiaozi Kuanzhai Wuliang Nongyang (娇子 宽窄 五粮浓香) di kawasan smelter PT VDNI yang berlokasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
Rokok premium asal Tiongkok tersebut disinyalir sama sekali tidak memiliki pita cukai resmi Republik Indonesia maupun Peringatan Kesehatan Bergambar (PHW) yang diwajibkan oleh regulasi nasional. Peredaran rokok ilegal di area industri strategis tersebut dinilai mencederai kedaulatan hukum serta merugikan penerimaan negara.
Fungsionaris PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat dugaan pembiaran terhadap komoditas tanpa izin resmi di lingkungan korporasi asing.
“Kami dari PB HMI MPO akan segera melayangkan laporan resmi. Ini bukan lagi sekadar masalah administratif, melainkan adanya dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai yang diduga terjadi secara terstruktur. Hukum di Indonesia tidak boleh tunduk oleh kekuatan investasi asing,” tegas Indra Dapa Saranani dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Empat Poin Tuntutan Utama PB HMI MPO
Menyikapi urgensi kasus ini, elemen gerakan PB HMI MPO menyampaikan empat poin tuntutan utama:
-
Pemeriksaan Pimpinan Perusahaan: Mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT VDNI terkait tanggung jawab hukum atas dugaan masuk dan beredarnya produk tembakau tanpa izin di area konsesi perusahaan.
-
Penyitaan Barang Bukti: Meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui KPPBC TMP C Kendari untuk bertindak responsif melakukan investigasi lapangan (sweeping) di mess pekerja serta pergudangan guna menyita barang bukti rokok polos tersebut.
-
Transparansi Logistik Impor: Menantang manajemen PT VDNI membuka jalur masuk logistik mereka ke publik guna membuktikan apakah rokok tanpa cukai tersebut diselundupkan bersama material proyek atau melalui jalur lain.
-
Pengawasan Tenaga Kerja Asing: Menginstruksikan Kementerian Ketenagakerjaan memperketat pengawasan terhadap fasilitas dan regulasi internal terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT VDNI.
Ancam Aksi Massa Jika Penegakan Hukum Stagnan
PB HMI MPO menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret berupa pemanggilan Direktur Utama PT VDNI oleh Kejati Sultra maupun tindakan tegas penyisiran dari Bea Cukai, mereka siap menggalang aksi massa skala besar.
Konsolidasi massa tersebut rencananya akan diarahkan untuk mendatangi kantor-kantor aparat penegak hukum di Sulawesi Tenggara demi memastikan supremasi hukum tetap ditegakkan di kawasan industri vital tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, dugaan peredaran rokok tanpa cukai di area PT VDNI masih merupakan tudingan dari pihak organisasi mahasiswa yang memerlukan verifikasi dan pembuktian hukum lebih lanjut oleh pihak berwenang. (Kontributor Konawe)
