delinews24.net – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diambil menyusul terjadinya sejumlah kasus keracunan yang melibatkan penerima manfaat program prioritas pemerintah tersebut.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (29/9/2025), menegaskan bahwa lembaganya tidak akan berkompromi dalam hal yang menyangkut keselamatan masyarakat. Langkah penonaktifan ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” tegas Nanik.
Makanan Diuji Lab, Kanal Pengaduan Dibuka
Sebagai tindak lanjut, sampel makanan dari puluhan SPPG yang dinonaktifkan kini sedang menjalani uji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil uji lab ini akan menjadi penentu langkah hukum dan administratif selanjutnya terhadap SPPG terkait.
Di sisi lain, BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang sebagai sistem deteksi dini. “BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring di lapangan. Hal ini untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat,” ujar Hida.
Respons Cepat dari Istana: Presiden Prabowo Gelar Rapat dan Keluarkan Instruksi Langsung
Menanggapi serius insiden ini, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Presiden mengungkapkan kekhawatirannya dan mengeluarkan instruksi konkret untuk penertiban.
“Kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri,” ujar Presiden Prabowo.
Tidak hanya itu, Presiden juga memerintahkan seluruh dapur MBG untuk dilengkapi dengan test kit (alat uji). “Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Dan langkah-langkah preventif lainnya,” jelasnya. Arahan ini diberikan dalam rangka mencegah terjadinya kasus keracunan, yang menurut data telah mencatat lebih dari 5.000 kejadian sejak Januari hingga September 2025.
Skala Program dan Akar Masalah
Dalam laporan terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa saat ini telah beroperasi 9.615 SPPG yang melayani sekitar 31 juta penerima MBG. Dadan mengakui bahwa sebagian besar Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan terjadi pada SPPG yang baru beroperasi.
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” jelasnya. Ia menambahkan, faktor pemicu lain meliputi kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Evaluasi menyeluruh yang sedang berlangsung diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola program MBG, mulai dari rantai pasokan, proses pengolahan, hingga distribusi, guna memastikan keamanan pangan bagi jutaan penerima manfaat.
