Delinews24.net – Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengungkapkan, maraknya praktik pemerasan oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan (wartawan bodrek) dipicu oleh tingginya tingkat pengangguran dan kebebasan bermedia sosial. Hal ini disampaikan dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025).
Faktor Penyebab dan Modus Operandi
Komaruddin menjelaskan, banyak orang dengan mudah membuat kartu identitas palsu untuk mengatasnamakan diri sebagai wartawan, meski tidak terdaftar di Dewan Pers. “Ini akibat pengangguran dan kemudahan akses medsos. Orang seenaknya buat kartu nama, klaim sebagai wartawan online, padahal tidak kompeten dan ilegal,” tegasnya.
Modus yang kerap digunakan adalah dengan mendatangi proyek pemerintah, memotret hal yang dianggap bermasalah, lalu mengancam akan mempublikasikannya kecuali diberi imbalan. “Bagi kepala daerah yang kinerjanya kurang baik, ini jadi sasaran empuk. Pemda sering mengeluarkan uang demi menghindari pemberitaan negatif,” ujar Komaruddin.
Solusi dan Langkah Preventif
Untuk mengatasi hal ini, Dewan Pers bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian guna memberikan literasi kepada pemerintah daerah (Pemda). “Pemda harus mengecek legalitas wartawan melalui database Dewan Pers. Yang tidak terdaftar, jangan ditanggapi,” tegas Komaruddin.
Ia juga mengingatkan agar Pemda tidak mudah terintimidasi, kecuali memang ada pelanggaran yang harus dibenahi. “Kalau kinerja Pemda bersih, tak perlu khawatir. Yang repot justru jika ada masalah internal,” tambahnya.
Dampak Pergeseran Iklan ke Medsos
Komaruddin turut menyoroti gelombang PHK di industri pers akibat peralihan belanja iklan dari media konvensional ke platform digital. “Ini memperparah kondisi, karena banyak wartawan profesional kehilangan pekerjaan, sementara oknum bodrek justru makin merajalela,” pungkasnya.
