delinews24.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan vitalnya sektor pertanahan sebagai motor penggerak pendapatan daerah bagi Provinsi DKI Jakarta. Melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sektor pertanahan menyumbang angka fantastis bagi kas daerah sepanjang tahun 2025.
Dalam acara penyerahan sertipikat aset di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy’ari, Jumat (13/02/2026), Menteri Nusron mengungkapkan bahwa realisasi BPHTB di DKI Jakarta mencapai Rp3,9 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp3,4 triliun.
“Transaksi tanah di Jakarta ini luar biasa. Kontribusi ATR/BPN terhadap pendapatan daerah dalam bentuk BPHTB tahun 2025 mencapai Rp3,9 triliun. Ini adalah hasil dari dinamika transaksi rumah dan tanah di Jakarta yang sangat kuat,” ujar Menteri Nusron.
Penyumbang Utama BPHTB Nasional
Secara nasional, total penerimaan BPHTB pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp26 triliun. Hal ini berarti DKI Jakarta menyumbang lebih dari 10% kontribusi nasional, menegaskan posisi Jakarta sebagai pusat pertumbuhan properti dan ekonomi di Indonesia.
Pengamanan Aset Senilai Rp102 Triliun
Selain memaparkan data ekonomi, Menteri Nusron menyerahkan secara simbolis 3.922 sertipikat tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung. Aset yang disertipikatkan mencakup luas total 563,9 hektare dengan nilai aset mencapai Rp102 triliun.
Rincian aset yang kini memiliki kepastian hukum tersebut meliputi:
- Infrastruktur: 2.837 ruas jalan.
- Sosial & Olahraga: 691 gedung (Karang Taruna, Balai Rakyat, sarana olahraga).
- Fasilitas Publik: 154 sarana pendidikan, 123 taman, 39 kantor kelurahan/kecamatan.
- Lainnya: 69 gedung pemerintah dan 17 eks rumah dinas.
Apresiasi untuk Gubernur Jakarta
Menteri ATR/Kepala BPN memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, atas komitmennya dalam melakukan inventarisasi dan sertipikat aset negara guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Aset negara sekecil apa pun mampu dipertahankan. Integritas dan komitmen Pak Gubernur dalam menjaga aset daerah ini patut kita apresiasi tinggi,” pungkas Menteri Nusron.
