Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Blog

Dugaan fee proyek Dinas PUPR Langkat memicu orasi AMPERA.

4
×

Dugaan fee proyek Dinas PUPR Langkat memicu orasi AMPERA.

Share this article

Langkat || delinews24.net- Dugaan fee proyek Dinas PUPR Langkat memicu orasi AMPERA.

Puluhan orang lakukan aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada Jumat (24/11/23).

Unjuk rasa yang dipimpin oleh Koordinator aksi Bustamin Arifin Rambe, Koordinator lapangan Roqiqo Paco Negara, dan Ketua Rizky Dhani Munthe dari aliansi mahasiswa peduli rakyat (AMPERA) mengungkap keprihatinan mereka terkait dugaan pembagian proyek dan penerimaan fee proyek oleh Kepala Dinas PUPR Langkat.

Dalam orasinya di DPRD Langkat, AMPERA menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Meminta Kejaksaan Negeri Langkat untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Langkat terkait dugaan pembagian proyek.

2. Meminta Kepala Kejaksaan Negeri Langkat untuk memeriksa seluruh pekerjaan di Dinas PUPR Langkat yang diduga tidak memenuhi spesifikasi.

3. Meminta Plt Bupati Langkat untuk mencopot Kepala Dinas PUPR Langkat yang dianggap tidak layak menduduki posisi jabatan tersebut.

4. Meminta KPK RI untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Langkat terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan indikasi tindak pidana korupsi dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang diduga menerima fee proyek.

5. Menegaskan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat untuk segera turun dari jabatan karena dianggap tidak mampu memimpin dengan baik dan mencoreng nama baik kabupaten Langkat.

6. Menegaskan kepada Kadis PUPR Langkat untuk segera memberikan klarifikasi terhadap publik terkait kericuhan antar kontraktor yang disebabkan oleh dugaan penentuan pemenang tender yang sudah disiapkan sebelumnya.

7. Ancaman melakukan aksi unjuk rasa berkelanjutan jika tuntutan tidak diindahkan.

AMPERA menyampaikan temuan permasalahan di Dinas PUPR Langkat, termasuk dugaan pelaksanaan proyek pengaspalan jalan, kericuhan antar kontraktor, kinerja buruk dinas, dan dugaan kepala dinas menerima fee proyek.

Meskipun tak ada perwakilan DPRD atau Dinas PUPR yang menerima aspirasi AMPERA, massa AMPERA berencana melakukan aksi lebih besar untuk menyoroti kinerja dinas yang dinilai menyalahgunakan jabatan dan wewenang.

BacaJuga :  https://delinews24.net/pelantikan-pengurus-partai-ppp-sekecamatan-batang-kuis/

Example 120x600