Scroll untuk baca berita
Example floating
Example floating
Kota MedanPeristiwa

Duit Retribusi Sampah Raib, Camat Medan Barat Terancam Pecat!

195
×

Duit Retribusi Sampah Raib, Camat Medan Barat Terancam Pecat!

Share this article
Camat Medan Barat Sesak Nafas Saat di Periksa Inspektorat

Medan|delinews24.net – Wali Kota Medan, Rico Waas, mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sementara Camat Medan Barat, Hendra Syahputra, menyusul dugaan peminjaman uang retribusi sampah dari para mandor. Langkah ini diambil untuk memfasilitasi pemeriksaan mendalam oleh Inspektorat Kota Medan3 Juni 2025.

Wali Kota Medan

Pemeriksaan Inspektorat Jadi Penentu Hukuman
Wali Kota Medan, Rico Waas menegaskan bahwa hukuman terhadap Hendra akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat. “Kita akan lihat apakah ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Hukumannya bisa sedang atau berat, tergantung temuan pemeriksaan,” ujar Rico, Senin (2/6/2025).

Ini bukan kali pertama kasus serupa terjadi di lingkungan Pemko Medan. Sebelumnya, Camat Medan Polonia juga pernah terlibat masalah serupa terkait retribusi sampah. “Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang terus,” tegas Rico.

Dugaan Pemalsuan dan Pengembalian Jabatan Paksa
Menurut sejumlah mandor pengangkut sampah di Kecamatan Medan Barat, Hendra diduga meminjam uang retribusi sampah senilai puluhan juta rupiah. Alasan yang diberikan adalah untuk membayar tenaga outsourcing karena anggaran dinas belum turun. Namun, setelah dana anggaran cair, Hendra tidak mengembalikan uang tersebut.

Tak hanya itu, para mandor yang meminta pengembalian uang justru dipindahkan dari jabatannya. Setelah kasus ini ramai diperbincangkan, Hendra dikabarkan mengembalikan posisi para mandor tersebut.

Proses Pemeriksaan Masih Berlangsung
Hingga berita ini diturunkan, Inspektorat Kota Medan masih melakukan pemeriksaan terhadap Hendra. Hasil investigasi ini akan menjadi penentu apakah ada pelanggaran aturan atau penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini.

Pemko Medan berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran di internal pemerintah demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat

Example 120x600