delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memulai tahap awal penyusunan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut ditandai dengan dimulainya pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) secara daring pada Senin (6/4/2026). Proses penyusunan ini dijadwalkan berlangsung hingga 13 April 2026.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa dinamika ekonomi dan tekanan geopolitik global menjadi latar belakang pentingnya perencanaan anggaran yang lebih ketat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
“Berkaitan dengan kondisi ekonomi negara, kita harus betul-betul efisien dan memberikan output yang besar kepada masyarakat. Usulan yang diajukan tidak hanya harus kuat secara substansi, tetapi juga tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” ujar Dalu saat membuka rapat penyusunan anggaran.
Ia meminta seluruh unit kerja untuk mengkaji ulang kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan serapan anggaran. Tujuannya, agar dihasilkan postur anggaran yang lebih akuntabel dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan hasil evaluasi internal yang menemukan bahwa banyak struktur KRO dan RO sejak tahun 2025 sudah tidak relevan atau out of date dengan kondisi lapangan saat ini.
“Pembahasan ini berpotensi merombak struktur yang selama ini kita lakukan. Harapannya, perubahan pada penganggaran 2027 mendatang dapat diterapkan secara detail tanpa keraguan,” tegas Andi Tenri di hadapan sekitar 100 perwakilan unit kerja pusat.
Dengan adanya sinkronisasi antara kerangka acuan kerja dan target kinerja di lapangan, Kementerian ATR/BPN berharap anggaran 2027 nanti benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat.
