delinews24.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel menyita sejumlah barang bukti yang signifikan, termasuk uang tunai, puluhan mobil, dan sepeda motor mewah merek Ducati. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga menyatakan bahwa kasus pemerasan yang melibatkan pejabat tinggi ini telah berlangsung lama dengan nilai yang “cukup besar”.
“Kami menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati dalam operasi tersebut,” ujar Fitroh Rohcahyanto dalam keterangannya pada Kamis (21/8/2025). Selain itu, tim penyidik KPK telah menyegel salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan yang diduga terkait dengan aktivitas pemerasan.
Modus Pemerasan yang Sistematis
OTT yang digelar pada Rabu (20/8/2025) malam di Jakarta ini menangkap 10 orang, termasuk Noel. Fitroh menjelaskan bahwa operasi ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam proses pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“(Pemerasan) sudah berlangsung lama, jadi (nilai pemerasannya) cukup besar,” tambah Fitroh, meskipun KPK belum membuka besaran nominal pasti yang terlibat. Identitas kesembilan orang lainnya juga belum dibuka karena pemeriksaan masih berlangsung intensif.
Proses Hukum Berjalan
Saat ini, Noel dan yang lainnya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Latar belakang Noel sebagai mantan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) yang kemudian beralih dukungan ke Prabowo-Gibran dan akhirnya diangkat sebagai Wakil Menteri Ketenagagerjaan, membuat kasus ini menyedot perhatian publik. Noel sebelumnya juga sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra untuk dapil Kalimantan Utara namun tidak berhasil.
Pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen KPK untuk tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi, bahkan hingga ke jajaran eselon I pemerintahan. Masyarakat menanti perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang sedang berjalan.
