delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi. Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan potensi lahan seluas ratusan ribu hektare guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan di Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Satgas Transisi Energi Terbarukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/03/2026).
“Untuk menyukseskan program ini, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang. Secara nasional, potensi lahan yang dapat dimanfaatkan mencapai sekitar 849.000 hektare,” ujar Menteri Nusron.
Dari total luasan tersebut, wilayah Jawa diperkirakan memiliki potensi ketersediaan lahan sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare. Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan dan identifikasi mendalam untuk memastikan lokasi-lokasi tersebut siap digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi.
Selain penyediaan lahan, Menteri Nusron menekankan dukungan dari sisi tata ruang melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ia juga mengusulkan agar pengembangan energi nasional dimasukkan ke dalam skema PSN agar proses perizinan dan penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih terkoordinasi dan cepat.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyambut baik dukungan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target ambisius hingga 100 gigawatt demi mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan faktor penting dalam geopolitik global. Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi sendiri agar Indonesia semakin mandiri secara geoekonomi,” tutur Bahlil.
Rapat tingkat menteri ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian energi nasional melalui integrasi kebijakan lahan dan teknologi hijau yang berkelanjutan.
