Oleh Abdul Majid Nasution
Kader PPP Kab. Madina
Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan akselerasi pembangunan wilayah. Di tengah ketimpangan pembangunan antara wilayah tengah dan barat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), wacana menjadikan wilayah Batahan sebagai KEK adalah terobosan yang layak diperjuangkan. Dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, posisi geografis strategis di pesisir barat Sumatera, serta peluang pengembangan industri kelapa sawit dan perikanan, Batahan memenuhi syarat substantif untuk diusulkan sebagai KEK. Namun, pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) memiliki kapasitas, visi, dan keberanian politik yang cukup untuk mewujudkan gagasan besar ini?
Potensi Batahan: Kekuatan yang Siap Diolah
Batahan adalah wilayah dengan kekayaan perkebunan kelapa sawit yang telah berkembang secara komersial, baik oleh perusahaan besar maupun rakyat. Selain itu, keberadaannya di pesisir membuka peluang bagi pengembangan industri perikanan dan logistik. Kombinasi antara potensi agribisnis dan maritim ini menjadikan Batahan sebagai kandidat KEK dengan model agro-maritime economy yang sangat relevan dengan prioritas pembangunan nasional saat ini.
Dalam konteks geografis, Batahan memiliki keunggulan sebagai pintu gerbang ekspor langsung ke Samudera Hindia, yang jarang dimiliki kawasan lain di Sumatera Utara. Jika infrastruktur pelabuhan laut dikembangkan, Batahan dapat menjadi pusat logistik strategis yang menghubungkan Sumatera dengan kawasan Asia Selatan dan Afrika Timur.
Kapabilitas Pemerintah Daerah: Tantangan Riil
Meskipun potensi Batahan sangat menjanjikan, realisasi usulan KEK memerlukan lebih dari sekadar potensi alam. Di sinilah kemampuan institusional Pemkab Madina diuji secara nyata.
Pertama, ketersediaan kajian teknokratis dan perencanaan jangka panjang masih menjadi kelemahan utama Pemkab. Hingga saat ini, menjadi pertanyaan apakah dokumen masterplan atau studi kelayakan komprehensif mengenai pengembangan KEK di Batahan itu sudah pernah ada? Bukankah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mensyaratkan dokumen teknis sebagai syarat formal usulan KEK.
Kedua, keterbatasan anggaran daerah dan ketergantungan terhadap APBD provinsi maupun pusat membuat daya dorong fiskal Pemkab relatif lemah. Tanpa kolaborasi aktif dengan sektor swasta dan investor potensial, upaya mendorong KEK akan menghadapi jalan terjal.
Ketiga, sejauhmana advokasi kebijakan ke tingkat pusat telah dilakukan? Pemerintah daerah perlu membangun jaringan lobi dan komunikasi yang kuat ke kementerian terkait agar usulan KEK tidak hanya berhenti di tingkat lokal.
Momentum Politik dan Kesiapan Institusi
Terdapat pula dimensi politik yang perlu diperhatikan. Pemkab Madina perlu menunjukkan kemauan politik (political will) yang tegas untuk memimpin gerakan kolektif mendorong KEK Batahan. Ini bisa dimulai dengan membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan lembaga legislatif lokal. Tanpa konsolidasi aktor-aktor kunci, gagasan KEK hanya akan menjadi narasi pembangunan kosong.
Di sisi lain, Pemkab juga harus mampu menciptakan iklim investasi yang sehat: transparansi lahan, kepastian hukum, perizinan cepat, dan stabilitas keamanan daerah. KEK membutuhkan kepastian dan profesionalisme, bukan semata-mata semangat lokalitas.
Potensi Menuju Aksi Nyata
Usulan menjadikan Batahan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus adalah ide cemerlang yang berpijak pada realitas potensi daerah. Namun, potensi saja tidak cukup. Dibutuhkan kemampuan institusional, strategi kebijakan, dan keberanian politik dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk membawa gagasan ini ke meja pemerintah pusat.
Jika Pemkab Madina serius, maka langkah-langkah seperti penyusunan dokumen teknis, pembentukan tim advokasi KEK, pembangunan kemitraan dengan investor, dan konsolidasi masyarakat lokal harus segera diwujudkan. Dengan kerja cerdas dan kolaboratif, Batahan bukan hanya bisa menjadi KEK, tapi simbol kebangkitan kawasan barat Madina dalam peta pembangunan nasional.
