delinews24.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan perombakan pola pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kementeriannya. Memasuki tahun 2026, Nusron menegaskan bahwa pelatihan dan asesmen kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar pemenuhan administratif.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).
“Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka perlu dilakukan langkah yang terstruktur, mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk melihat kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap pelayanan atau hospitality aparatur, sehingga peningkatan SDM benar-benar tepat sasaran,” ujar Menteri Nusron.
Evaluasi Kurikulum dan Metode Menteri Nusron memberikan peringatan keras agar program pelatihan tidak menjadi kegiatan seremonial semata. Ia menyoroti adanya potensi ketidaksesuaian antara nilai ujian peserta dengan implementasi kinerja saat melayani masyarakat.
“Jangan sampai orang ikut pelatihan manajemen, lulus, dapat sertifikat, tapi tidak ada dampaknya terhadap pelayanan. Kalau tidak ada dampak, yang perlu kita evaluasi bisa kurikulumnya, metodenya, atau bahkan tempat pelatihannya,” tegas Nusron. Ia menambahkan, jika seorang peserta memiliki hasil ujian terbaik namun praktiknya buruk, maka sistem sertifikasi tersebut perlu diperiksa ulang secara mendalam.
Selain itu, ia meminta agar pelatihan strategis, termasuk bagi petugas hukum, kembali diaktifkan pada tahun ini guna memastikan kesiapan kompetensi dan kepemilikan sertifikasi yang relevan dalam menghadapi sengketa maupun permasalahan hukum pertanahan.
Umpan Balik dari Daerah Menanggapi arahan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyatakan telah menjadwalkan berbagai program pelatihan sepanjang tahun 2026. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada evaluasi dari unit kerja di daerah.
“Kami membutuhkan feedback dari teman-teman Kanwil, baik laporan satu bulan, tiga bulan, maupun enam bulan. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah implementasinya berjalan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki, termasuk dari sisi kurikulum,” jelas Agustyarsyah.
Data evaluasi dari tahun 2025 akan dijadikan pijakan utama dalam menyempurnakan materi ajar agar lebih relevan dengan tantangan pelayanan pertanahan saat ini.
Rapat pimpinan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dari seluruh Indonesia.
