Jakarta|delinews24.net – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) menggelar rapat pleno untuk mengesahkan kurikulum kaderisasi terbaru dan persyaratan calon ketua umum (caketum) dalam rangka persiapan Muktamar XI. Rapat yang berlangsung di Aula Gedung PB Al Washliyah, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025) ini dihadiri oleh pengurus harian secara luring maupun daring.
Kurikulum Kaderisasi dan Syarat Caketum Disahkan
Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution, menyatakan bahwa rapat pleno berjalan lancar dan menghasilkan pengesahan dua dokumen penting: kurikulum kaderisasi terbaru dan persyaratan bagi calon ketua umum.
“Alhamdulillah, rapat pleno hari ini telah mengesahkan kurikulum kaderisasi terbaru dan syarat caketum. Ini menjadi landasan penting untuk regenerasi kepemimpinan Himmah ke depan,” ujar Razak.
Sebelumnya, pada 25 Juli 2025, PP Himmah bersama instruktur senior telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Medan untuk merumuskan formulasi terbaru kurikulum kaderisasi. Hasil FGD tersebut kemudian dibahas dan disahkan dalam rapat pleno.
Persiapan Menuju Muktamar XI
Muktamar XI Himmah rencananya akan digelar pada 8-10 Agustus 2025. Razak menegaskan bahwa PP Himmah dan panitia muktamar terus berkoordinasi untuk memastikan kesuksesan acara.
“Kami terus melakukan evaluasi dan persiapan matang, termasuk memastikan jumlah pimpinan cabang yang akan hadir. Panitia telah mengirim surat resmi kepada pimpinan wilayah untuk melaporkan jumlah cabang di masing-masing daerah,” jelasnya.
Muktamar Lebih dari Sekadar Pemilihan Pemimpin
Razak menekankan bahwa Muktamar XI tidak hanya fokus pada pemilihan ketua umum, tetapi juga membahas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan peraturan organisasi lainnya.
“Pintu terbuka lebar untuk saran dan masukan yang membangun, asalkan ditujukan untuk kebaikan Himmah. Kami ingin memastikan organisasi ini terus berkembang sesuai zaman,” tegas Razak.
Kurikulum Kaderisasi yang Dinamis
Kurikulum kaderisasi terbaru yang disahkan tetap berpedoman pada AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO), namun disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan daerah.
“Kami melakukan penyesuaian, terutama untuk daerah yang masih membutuhkan perhatian khusus. Begitu pula dengan syarat caketum, tetap berpatokan pada AD/ART, tapi ada sedikit tambahan dari pengurus harian,” papar Razak.
Ia menambahkan bahwa keputusan rapat pleno akan segera dibagikan kepada seluruh anggota Himmah dalam waktu dekat.
Harapan untuk Kepatuhan terhadap Keputusan Organisasi
Razak berharap seluruh kader Himmah dapat mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi yang telah ditetapkan melalui mekanisme musyawarah.
“Keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Mari kita jaga soliditas Himmah demi kemajuan organisasi,” Tutupnya.
