Jakarta|delinews24.net -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya penguatan tata kelola data dan pemerintah digital yang menyeluruh untuk mempercepat terwujudnya keterpaduan layanan publik. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) 2025 yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Dalam rapat yang dihadiri oleh para pimpinan kementerian/lembaga terkait ini, Rini menyoroti bahwa langkah strategis harus segera diambil. “Penyusunan pedoman dan regulasi untuk menghilangkan hambatan administratif harus segera dilakukan, disertai desain keterpaduan lintas sektor dengan pendekatan top-down yang berfokus pada target Presiden,” ujar Rini Widyantini.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Kementerian PANRB dalam mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada data, dimana interoperabilitas dan pertukaran data antar instansi menjadi kunci untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat.
Rapat ini menghadirkan para pemangku kepentingan utama dalam ekosistem data Indonesia, di antaranya:
- Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambud
- Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid
- Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard
- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi
- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti
- Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan Kemenkeu, Suryo Utomo
- Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi
- Para deputi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
Menteri PANRB didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, dan Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Transformasi Digital, Pandu Kartika Putra.
Kehadiran para pejabat tinggi dari berbagai lini pemerintah dalam rapat ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyinergikan seluruh upaya dalam mewujudkan tata kelola data yang andal, akuntabel, dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia..
