delinews24.net – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sekjen ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh. Dalam arahannya yang disampaikan secara daring dari Jakarta pada Selasa (13/1/2026), Sekjen menekankan perlunya evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan tugas tahun 2025, dengan fokus pada kualitas dan kesinambungan di samping capaian angka.
“Masih di awal tahun, ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas tahun 2025. Ketika kita melihat angka capaian, jangan hanya dimaknai sebagai angka, tetapi juga harus dilihat kualitas, hasil, dan kesinambungannya. Hal ini perlu menjadi kebiasaan yang mencerminkan perilaku serta kualitas kerja kita,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Apresiasi Capaian Kuantitatif dan Sorotan Kualitatif
Sekjen mengungkapkan bahwa realisasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Aceh telah mencapai 95,73 persen dari pagu efektif. Beberapa Kantor Pertanahan (Kantah) bahkan mencatatkan angka yang sangat tinggi, dengan realisasi terendah 98,17 persen dan tertinggi 99,61 persen.
Meski memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut, Dalu mengingatkan agar keberhasilan tidak hanya dinilai dari aspek kuantitatif. Ia meminta jajaran untuk menelaah secara serius sejumlah catatan dan rekomendasi kualitatif yang telah disusun oleh biro terkait, sebagai bahan perbaikan ke depan.
Arahan Strategis untuk Tahun Anggaran 2026
Memasuki tahun 2026, Sekjen ATR/BPN memberikan dua arahan strategis utama. Pertama, adalah pentingnya melakukan “bedah” Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara rinci oleh setiap Kantah. “Bedah DIPA ini untuk memastikan kesesuaian antara DIPA yang diterima dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), perjanjian kinerja, serta arah kebijakan kementerian. Pastikan semuanya selaras dan mengalir,” jelasnya.
Kedua, Dalu menegaskan peran krusial pimpinan satuan kerja (Satker), baik Kepala Kanwil maupun Kepala Kantah. Menurutnya, pimpinan harus beralih fokus dari tugas teknis—yang telah ditangani pejabat fungsional—ke aspek perencanaan, pengendalian, dan mitigasi risiko sejak dini.
“Pimpinan Satker harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal, menyusun timeline penyerapan anggaran yang jelas, dan memastikan kualitas belanja. Dengan perencanaan yang matang sejak Januari, capaian penyerapan dan kualitas anggaran akan lebih optimal,” pungkasnya.
Tema dan Pelaksanaan Rakerda
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakerda mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan di Aceh”. Kegiatan yang berlangsung secara hibrida dari tanggal 12 hingga 14 Januari 2026 ini diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Aceh.
Rakerda ini diharapkan menjadi titik tolak untuk menyusun strategi yang lebih terarah, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat komitmen pelayanan prima yang berintegritas di wilayah Aceh.
