delinews24.net – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sekjen ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh pada Selasa (13/01/2026). Dalam forum yang digelar secara hibrida tersebut, Sekjen menekankan pentingnya evaluasi mendalam yang tidak hanya terpaku pada angka statistik semata.
Dalu Agung menegaskan bahwa awal tahun 2026 merupakan momentum krusial untuk membedah pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2025. Ia berpesan agar seluruh jajaran melihat kualitas dan kesinambungan hasil kerja sebagai indikator utama keberhasilan.
“Jangan hanya dimaknai sebagai angka, tetapi juga harus dilihat kualitas, hasil, dan kesinambungannya. Hal ini perlu menjadi kebiasaan yang mencerminkan perilaku serta kualitas kerja kita,” tegas Dalu Agung Darmawan saat memberikan arahan secara daring dari Jakarta.
Apresiasi dan Catatan Kinerja Berdasarkan data kementerian, realisasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Aceh menunjukkan tren positif dengan angka 95,73 persen dari pagu efektif. Di tingkat daerah, sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) di Aceh bahkan mencatatkan realisasi yang impresif, dengan rentang capaian mulai dari 98,17 persen hingga yang tertinggi mencapai 99,61 persen.
Meski memberikan apresiasi tinggi, Sekjen tetap memberikan catatan kritis. Ia meminta jajaran di Aceh untuk segera menelaah rekomendasi teknis dari biro terkait guna memperbaiki aspek-aspek kualitatif yang masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang.
Strategi Tahun 2026: Bedah DIPA dan Mitigasi Risiko Memasuki tahun anggaran 2026, Dalu Agung mendorong setiap Satuan Kerja (Satker) untuk melakukan “Bedah DIPA” (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) secara rinci. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara anggaran yang diterima dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta arah kebijakan kementerian.
“Pimpinan Satker, baik Kakanwil maupun Kakantah, harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal. Susun timeline penyerapan anggaran yang jelas dan pastikan kualitas belanja. Dengan perencanaan yang matang sejak Januari, capaian akan lebih optimal,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pimpinan struktural untuk lebih fokus pada fungsi pengendalian dan mitigasi risiko, mengingat tugas-tugas teknis kini banyak ditangani oleh pejabat fungsional.
Transformasi Berintegritas di Aceh Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, melaporkan bahwa Rakerda kali ini mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan di Aceh”.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (12-14 Januari 2026) ini diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil dan Kantah se-Provinsi Aceh. Rakerda ini diharapkan menjadi wadah konsolidasi untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel bagi masyarakat Aceh.
