Jakarta|delinews24.net — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya angkat suara menanggapi langkah penegakan hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan kementeriannya. Nusron menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif penuh dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Nusron usai menunaikan Salat Jumat di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Ditemani Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Nusron memapar arah kebijakan kementerian di tengah tekanan penyidikan antirasuah tersebut.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” tegas Nusron di hadapan awak media.
Menjadikan Kasus Hukum Sebagai ‘Cambuk’ Perbaikan
Alih-alih bersikap defensif, mantan anggota DPR RI ini justru melihat langkah hukum KPK sebagai momen pembersihan dan momentum akselerasi reformasi birokrasi internal di kementerian yang ia pimpin. Penguatan tata kelola pertanahan, transparansi, serta pemberantasan celah korupsi dinilai harus semakin tajam.
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” tambah Nusron, menekankan pentingnya responsifitas terhadap kelemahan sistemis yang ada.
Langkah ini sejalan dengan konsolidasi internal yang sebelumnya sempat diinstruksikan oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, yang meminta seluruh Pejabat Administrator memetakan kembali titik-titik rawan penyimpangan dan konflik kepentingan di daerah.
Jaminan Layanan Publik Tetap ‘On The Track’
Pertanyaan terbesar publik di tengah pengusutan kasus korupsi oleh lembaga rasuah biasanya tertuju pada potensi melambatnya operasional birokrasi. Mengantisipasi kekhawatiran tersebut, Nusron menjamin bahwa mesin pelayanan pertanahan untuk masyarakat tidak akan mogok maupun melambat.
Program-program percepatan serta janji durasi layanan pertanahan dipastikan berjalan sesuai dengan target yang telah disepakati.
“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” tegasnya.
Sinergi Pencegahan Korupsi Bersama Lembaga Rasuah Berlanjut
Nusron juga menggarisbawahi bahwa dinamika hukum yang tengah terjadi tidak akan merusak hubungan kerja sama strategis antara Kementerian ATR/BPN dengan KPK dalam hal pencegahan korupsi pertanahan dan penyelamatan aset negara.
Sinergi yang digagas sejak 22 Oktober 2025 tersebut difokuskan pada percepatan tata ruang, kepastian hukum hak atas tanah, pengamanan aset daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah (PAD). Nusron memastikan program pendampingan dan penertiban bersama KPK ini bakal terus bergulir.
“Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK),” pungkas Nusron, menutup keterangannya.
