delinews24.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa transformasi digital layanan pertanahan kini memperkuat aspek keamanan data dan kepastian hukum secara beriringan. Sistem elektronik yang diterapkan dirancang untuk melindungi dokumen masyarakat melalui pengamanan berlapis.
“Transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan. Kami telah menerapkan autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan enkripsi data berbasis server nasional,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Digitalisasi ini terbukti efektif meningkatkan efisiensi. Berdasarkan data kementerian, implementasi layanan elektronik mampu menekan antrean di Kantor Pertanahan (Kantah) hingga 80%. Saat ini, sebanyak 83% berkas layanan didominasi oleh tiga sektor utama: Hak Tanggungan, Layanan Informasi, dan Peralihan Hak.
Layanan Hak Tanggungan dan Informasi Pertanahan kini telah sepenuhnya berbasis elektronik, sementara layanan Peralihan Hak masih berjalan secara hybrid.
Menteri Nusron menambahkan, sertifikat elektronik menjadi solusi konkret untuk meminimalisir risiko kehilangan dokumen akibat pencurian atau bencana, serta menutup ruang bagi praktik pemalsuan. “Dengan sistem elektronik, keaslian dokumen lebih terjamin dan praktik penyalahgunaan dapat ditekan,” tegasnya.
Hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 7,6 juta sertifikat elektronik telah diterbitkan, atau sekitar 7,8% dari total sertifikat nasional. Meski demikian, tantangan besar masih menanti karena sekitar 89,4 juta sertifikat (92,2%) lainnya masih berbentuk analog dan perlu dikonversi secara bertahap.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dan turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran pejabat teras Kementerian ATR/BPN.
