Jakarta|delinews24.net – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan sikapnya mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan. Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
“Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Ruang Wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Sikap Tegas: Siap Ganti jika Terbukti Bersalah
Prasetyo Hadi menambahkan bahwa Presiden mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum secara independen dan profesional. Pemerintah juga menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan pergantian pejabat jika yang bersangkutan terbukti bersalah.
“Dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan, apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” tegas Mensesneg.
Peringatan Keras untuk Seluruh Pejabat
Dalam kesempatan tersebut, Mensesneg kembali menekankan pesan utama Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para pejabatnya, untuk selalu berhati-hati dan tidak menyalahgunakan amanah jabatan.
“Berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua, bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua,” ujarnya.
Prasetyo Hadi mengakui bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar dalam pemerintahan. Kejadian ini, menurutnya, akan menjadi pengingat yang lebih keras bagi seluruh jajaran, tidak hanya di tingkat kabinet, untuk menjaga integritas.
Dua Pesan Kunci Presiden
Mensesneg juga menyampaikan dua pesan kunci yang terus diingatkan oleh Presiden Prabowo kepada seluruh anggota kabinet dan jajarannya:
- Semangat Pemberantasan Korupsi: Menjaga integritas dan semangat pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari.
- Tidak Menciptakan Polemik: Menghindari pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat.
“Jadi, dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari warning kepada kita semua,” pungkas Prasetyo Hadi.
Pernyataan resmi dari Istana ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penegakan hukum dan sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak akan ditoleransi dalam pemerintahan saat ini.
