delinews24.net – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya peran Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam menjaga integritas sistem penilaian tanah nasional. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI, Senin (23/02/2026).
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten untuk menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Wamen Ossy.
Webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, termasuk perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, dan akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan tersebut diikuti oleh anggota MAPPI serta peserta umum dari berbagai daerah.
Wamen Ossy menilai forum diskusi seperti ini sangat strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang penilaian pertanahan. “Webinar ini merupakan salah satu wujud dari perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas dari SDM-SDM penilai pertanahan. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi serta tambahan wawasan bagi kita semua dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” tuturnya.
Dalam paparannya, Wamen Ossy menyoroti berbagai kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik penilaian serta strategi penyelesaiannya. Ia juga memaparkan langkah-langkah menghindari risiko kerja yang mungkin dihadapi profesi penilai. Kepada anggota MAPPI, ia mengingatkan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor agar setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan teknis yang kokoh dan dapat diterima secara luas oleh para pemangku kepentingan.
“Kami dari pihak pemerintah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” lanjut Wamen Ossy.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik terselenggaranya webinar ini. Ia menegaskan komitmen MAPPI untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak demi perlindungan profesi yang pada akhirnya juga melindungi kepentingan publik.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkas Wahyu Mahendra.
