Deli Serdang |delinews24.net– Ribuan massa Al Washliyah Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Deliserdang, Senin (26/5/2025). Aksi ini diprakarsai oleh tujuh organisasi sayap Al Washliyah, termasuk ISARAH, IPA, HIMMAH, IGDA, GPA Muslimat, APA Sumut, serta perwakilan cabang dari Batubara, Deliserdang, dan Asahan. Mereka menuntut penyelesaian sengketa tanah seluas 35.000 meter persegi di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, yang telah dimenangkan di Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan Kontroversial Wakil Bupati
Situasi memanas ketika Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo, melontarkan pernyataan yang dinilai provokatif di hadapan massa.
“Ini adalah Kabupaten Nahdiyin. Kalau saudara-saudara Al Washliyah, silakan baca: Ini Kabupaten Nahdiyin. Kalau warga Al Washliyah seperti ini, saudara bukan kader Al Washliyah, saudara provokator!” ujar Lom Lom dengan nada tinggi.
Pernyataan ini langsung memicu kemarahan massa, memicu kericuhan yang nyaris tak terkendali. Sebelumnya, Lom Lom dan Bupati Asri Ludin Tambunan sempat ditolak saat hendak menyampaikan pidato di hadapan warga.
Sengketa Tanah yang Tak Kunjung Usai
Konflik ini berawal dari sengketa tanah milik Al Washliyah yang diduduki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang. Setelah melalui proses hukum, MA memenangkan Al Washliyah dan memerintahkan pengosongan lahan. Namun, Pemkab hanya memindahkan Puskesmas Petumbukan pada 2019, sementara SMP Negeri 2 Galang baru direlokasi ke SD Negeri Pisang Pala pada 4 Januari 2024.
Pada 15 April 2025, Dinas Pendidikan Deliserdang mengirim surat penghentian pinjam pakai gedung SMP 2 Galang. Langkah ini dinilai sebagai pengingkaran terhadap kesepakatan sebelumnya, di mana Bupati Amri Tambunan pernah meminta waktu 10 tahun untuk relokasi.
Kecaman dari PW Al Washliyah Sumut
Wakil Sekretaris PW Al Washliyah Sumut, Rusli Efendi Damanik, mengecam keras pernyataan Lom Lom Suwondo.
“Tidak ada satu ormas pun di Indonesia yang mengklaim suatu daerah sebagai basisnya. Ini jelas provokasi dan upaya memecah belah Al Washliyah dengan NU yang selama ini rukun,” tegas Rusli.
Ia juga menuding ada upaya politisasi isu di balik pernyataan tersebut, mengingat Lom Lom adalah politikus yang sebelumnya mengandalkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk ormas Islam.
Analisis: Potensi Eskalasi Konflik
Pengamat politik Sumut, Dr. Ahmad Syafii, mengatakan bahwa pernyataan pejabat seperti ini berisiko memicu polarisasi di masyarakat.
“Ini bukan sekadar masalah sengketa tanah, tapi sudah menyentuh sentimen keagamaan dan identitas. Pemerintah harus lebih bijak dalam menyikapi protes warga,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Pemkab Deliserdang belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan Al Washliyah. Namun, aksi ini diperkirakan akan berlanjut jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah setempat.
