delinews24.net – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan delapan program akselerasi pembangunan ekonomi yang akan segera dijalankan pada akhir tahun 2025. Paket kebijakan ini difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, perluasan perlindungan sosial, dan pemberian insentif fiskal untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan rincian program usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/9).
“Paket kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak langsung dan kepastian jangka panjang bagi dunia usaha, tenaga kerja, dan masyarakat luas,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya.
Delapan Program Akselerasi Pembangunan
Berikut adalah delapan program utama yang diumumkan pemerintah:
- Program Magang Berbayar untuk Lulusan Baru: Program ini menargetkan 20.000 lulusan S1/D3 yang akan ditempatkan di sektor industri. Peserta akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp198 miliar.
- Perluasan Insentif PPh 21 DTP Sektor Pariwisata: Insentif pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) diperluas ke sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka). Sebanyak 552.000 pekerja akan menerima insentif 100% untuk sisa tahun pajak 2025 dengan anggaran Rp120 miliar. Program ini juga akan dilanjutkan hingga tahun 2026.
- Bantuan Pangan 10 Kg Bulan Oktober-November: Pemerintah melanjutkan penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober dan November 2025, dengan evaluasi untuk Desember. Dana yang dialokasikan mencapai Rp7 triliun.
- Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Pekerja Non-Formal: Sebanyak 731.361 pekerja lepas seperti driver online, kurir, dan sopir akan mendapat potongan iuran JKK dan JKM sebesar 50%. Anggaran sekitar Rp36 miliar disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- Subsidi Bunga Kredit Perumahan BPJS Ketenagakerjaan: Bunga kredit perumahan bagi pekerja diturunkan dari BI Rate +5% menjadi BI Rate +3%. Program ini ditargetkan untuk 1.000 penerima manfaat pada 2025 dengan anggaran Rp150 miliar, dan akan ditingkatkan untuk mendukung target 3 juta rumah.
- Program Padat Karya Tunai (Cash for Work): Akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Perhubungan dari September hingga Desember 2025, menargetkan 609.465 orang dengan total anggaran Rp5,3 triliun.
- Akselerasi Deregulasi Perizinan Berusaha: Pemerintah mendorong integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem OSS untuk memangkas waktu perizinan menjadi 20 hari kerja. Dana yang disiapkan sekitar Rp1 triliun.
- Pilot Project Ekosistem Gig Economy: Pengembangan ruang kerja bersama (co-working space) akan dimulai di Jakarta dan diperluas ke delapan wilayah lainnya, didanai oleh anggaran pemda dan dana ekonomi kreatif.
Kepastian Jangka Panjang bagi UMKM dan Industri
Selain program baru, Menko Airlangga menekankan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan fiskal jangka panjang. Kebijakan PPh final UMKM 0,5% untuk usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun diperpanjang hingga 2029, tidak lagi per tahun. Alokasi untuk 2025 sebesar Rp2 triliun akan menjangkau 542 ribu wajib pajak.
Insentif PPh 21 DTP untuk sektor padat karya (tekstil, alas kaki, furnitur, dll.) yang menargetkan 1,7 juta pekerja dengan anggaran Rp800 miliar juga akan dilanjutkan pada tahun 2026.
Perlindungan sosial juga diperluas secara signifikan. Bantuan iuran JKK dan JKM tidak hanya untuk pekerja transportasi, tetapi juga diperluas kepada petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga, dengan target 9,9 juta penerima manfaat dan anggaran Rp753 miliar.
Rangkaian kebijakan yang komprehensif ini menunjukkan pendekatan pemerintah yang multi-sektoral, mulai dari stimulus fiskal, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan jaring pengaman sosial, yang ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
