delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menjalin sinergi strategis dengan Pemerintah Provinsi Aceh melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola pertanahan dan percepatan pembangunan di wilayah Serambi Mekkah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mewakili pihak kementerian dalam prosesi yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/05/2026).
Penandatanganan ini menjadikan Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dalam pertukaran data dan informasi spasial secara terintegrasi dengan pemerintah pusat. Sebelumnya, dokumen kerja sama tersebut telah ditandatangani secara terpisah oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Banda Aceh.
“MoU ini memiliki ruang lingkup yang cukup signifikan, mulai dari tata kelola sertipikasi aset, tata ruang, pengendalian, hingga asistensi pencegahan dan penanganan sengketa. Ini sangat krusial bagi pembangunan agraria di Aceh,” jelas Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya.
Pemerintah Provinsi Aceh, yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Bob Mizwar, memberikan apresiasi atas rampungnya proses finalisasi MoU tersebut. Ia optimis kerja sama ini akan berdampak langsung pada sektor ekonomi, khususnya perkebunan.
“Melalui MoU ini, kita harapkan percepatan legalitas lahan dapat memberikan kepastian usaha bagi para pekebun. Selain itu, sinergi ini mendorong optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta memberikan opsi penyelesaian sengketa agraria yang lebih terintegrasi dengan pusat,” ujar Bob Mizwar.
Dalu Agung Darmawan berharap agar Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh dan para Kepala Kantor Pertanahan segera menindaklanjuti kesepakatan ini melalui program aksi yang nyata di lapangan. Sinergi ini ditargetkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat Aceh yang selama ini tertunda.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh Arinaldi, Plh. Kepala Dinas Pertanahan Aceh Nizwar, serta Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia. Hadir pula sejumlah pejabat dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN guna mengawal implementasi teknis kesepakatan tersebut.
