Medan|delinews24.net – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedi Iskandar, memberikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan pemberangkatan jamaah calon haji Embarkasi Medan tahun 2026. Seluruh 17 kelompok terbang (kloter) asal Sumatera Utara telah resmi diberangkatkan dan berjalan dengan lancar hingga kloter terakhir.
Pernyataan ini disampaikan Dedi menyusul tuntasnya pemberangkatan Kloter 17 pada Senin (11/05/2026), yang menandai berakhirnya fase keberangkatan jamaah asal Sumut untuk musim haji tahun ini.
Dampak Positif Penurunan ONH dan Percepatan Antrean
Selain kelancaran teknis, Dedi memuji kebijakan pemerintah pusat yang berhasil menurunkan Ongkos Naik Haji (ONH) serta melakukan percepatan masa tunggu. Menurutnya, penurunan ONH sekitar Rp2 juta memberikan dampak psikologis dan finansial yang positif bagi jamaah.
“Penurunan ONH tersebut sangat membantu meringankan beban biaya jamaah di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat,” ujar Dedi di Medan, Selasa (12/05/2026).
Terkait masa tunggu, Dedi menceritakan pengalamannya pribadi saat berangkat haji pada tahun 2025 lalu. Ia mengaku mendapatkan percepatan keberangkatan hingga dua tahun lebih awal dari estimasi semula. “Kebijakan percepatan ini sangat dirasakan manfaatnya, terutama bagi mereka yang sudah mengantre sangat lama,” tambahnya.
Keadilan Melalui Kuota Proporsional
Dedi juga menyoroti sistem proporsionalitas kuota haji nasional yang kini diterapkan lebih fleksibel berdasarkan jumlah pendaftar dan masa tunggu di setiap provinsi. Sistem ini dinilai mampu menjaga rasa keadilan antarwilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan antrean yang mencolok antarprovinsi.
“Pemerintah berupaya melakukan pemerataan agar antrean nasional lebih seimbang. Proporsionalitas ini penting untuk menjaga keadilan, terutama bagi daerah dengan basis pendaftar besar namun memiliki masa tunggu yang sangat panjang,” jelas Dedi.
Dorong Digitalisasi dan Pengawasan Ketat
Menatap penyelenggaraan haji di masa depan, politisi PKS ini mendorong agar pengelolaan kuota dan sistem dam (denda) diperkuat melalui sistem digitalisasi. Langkah ini dipandang perlu untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi haji.
“Digitalisasi dan pengawasan yang lebih ketat sangat penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji semakin efisien, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik,” pungkasnya.
Dedi menutup pernyataannya dengan harapan agar seluruh jamaah haji asal Sumatera Utara diberikan kesehatan dan kemudahan selama beribadah di tanah suci, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.
